PESISIR SELATAN — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama pada Rabu (12/11/2025).
Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim,
Dalam penyampaiannya, Wabup Risnaldi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan saran, masukan, serta tanggapan terhadap rancangan APBD 2026. Ia berharap seluruh masukan tersebut menjadi dorongan untuk melahirkan APBD yang berpihak kepada rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat Pesisir Selatan yang lebih sejahtera.
“Semoga saran dan masukan dari Anggota Dewan yang terhormat dapat mendorong terciptanya APBD yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Risnaldi.
Menanggapi pertanyaan terkait langkah strategis pemerintah daerah dalam menjamin kesinambungan program prioritas RPJMD meskipun terjadi penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat, Risnaldi menegaskan bahwa Pemkab Pesisir Selatan tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan sesuai visi daerah. Pemerintah, katanya, menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan urgensi dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program yang berdampak langsung pada pelayanan publik tetap menjadi fokus utama, sedangkan kegiatan yang kurang strategis dapat dilakukan refocusing atau efisiensi anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi pajak dan retribusi serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta, BUMD, dan masyarakat akan terus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Risnaldi menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, provinsi, dan daerah agar program prioritas tetap mendapatkan dukungan kebijakan. Aparatur daerah juga diharapkan meningkatkan kinerja, inovasi, dan akuntabilitas agar setiap penggunaan anggaran memberikan hasil maksimal.
“Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah tetap dapat menjaga kesinambungan pembangunan dan mewujudkan visi daerah secara bertahap dan berkelanjutan, meskipun menghadapi dinamika kebijakan fiskal yang tidak ringan,” katanya.
Terkait dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada RAPBD 2026, Risnaldi menjelaskan bahwa rancangan anggaran tersebut disusun dalam kondisi berimbang dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran. Ia juga menyatakan sependapat dengan saran DPRD untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, terutama dari pajak, retribusi, dan pendapatan sah lainnya, dengan tetap memperhatikan iklim investasi daerah.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah mendukung penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara di bidang kesehatan, Pemkab Pesisir Selatan berkomitmen mempermudah pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dan berupaya menambah kuota BPJS Kesehatan.
Untuk bidang infrastruktur, Risnaldi menyampaikan bahwa pembangunan jalan baru, peningkatan ruas jalan, dan pembangunan drainase akan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan sinergisitas antara perangkat daerah dengan perbankan untuk mendukung pelatihan, bantuan modal, pendampingan, dan penguatan potensi nagari.
Menanggapi saran DPRD mengenai perlindungan sosial, Risnaldi menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu telah dilakukan secara berkala. Ia mengajak DPRD untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar hasilnya lebih optimal.
Selain itu, pemerintah juga siap memberikan data dan informasi terkait pembangunan infrastruktur yang belum difungsikan atau masih terbengkalai saat dilakukan hearing antara komisi DPRD dan perangkat daerah terkait.
Risnaldi turut menegaskan bahwa program pro rakyat telah dituangkan dalam RPJMD 2025–2029 melalui lima program unggulan, yaitu Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera, yang seluruhnya telah dimasukkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah tahun 2026.
Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah juga sedang melakukan pemetaan pajak daerah melalui sistem Geographic Information System (GIS) untuk menghitung potensi pajak secara lebih akurat. Selain itu, dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar sesuai dengan harga pasar tanpa membebani masyarakat.
Risnaldi juga menanggapi pandangan DPRD mengenai pentingnya sektor pertanian sebagai penyumbang besar PDRB daerah. Ia menjelaskan bahwa berbagai program telah dirancang, di antaranya pencanangan tanam serentak, hilirisasi komoditas unggulan, penyediaan sarana prasarana pertanian, serta pelibatan generasi muda dalam modernisasi pertanian melalui program Nagari Kanyang.
Sementara untuk sektor pariwisata, pemerintah daerah berupaya mengembangkan infrastruktur wisata, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat promosi melalui media sosial, serta mengikuti berbagai pameran di luar provinsi. Branding destinasi dan pengembangan ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pesisir Selatan.
Di akhir penyampaiannya, Wabup Risnaldi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjaga transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan daerah melalui RAPBD 2026.
“Kami berharap dukungan dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD terus terjalin demi terwujudnya Pesisir Selatan yang maju dan sejahtera,” tutup Risnaldi.