Painan, April ----
Membayar Zakat adalah kewajiban setiap manusia, apalagi seorang guru yang telah memiliki penghasilan tetap, sangat disayangkan jika sikap jajaran Dinas Pendidikan yang keberatan membayar zakat. Padahal zakat tersebut sangat bermanfaat untuk membantu keluarga miskin. Ini ditegaskan oleh Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit dalam pelantikan 241 kepala SD, SMP, SMA, UPTD,Pengawas dan Penilik di jajaran Dinas Pendidikan Pessel Kamis (5/4). Menurut kewajiban membayar zakat harus dilaksanakannya jangan cuma menerima penghasilan saja tanpa memikirkan untuk membersihkan penghasilan tersebut.
"Kalau dipikir-pikir zakat sebesar 2,5 persen itu tidak terlalu memberatkan. Kalau berjujur-jujur tidak mungkin semua tugas dan tanggungjawab bisa kita laksanakan setiap waktu yang telah ditentukan. Zakat ini adalah medianya untuk membersihkan gaji tersebut," ungkap Nasrul Abit.
Ditambahkannya, zakat yang disetorkan tersebut digunakan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk merehab rumah layak huni yang dimiliki keluarga miskin. Besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp15 juta perunit. Bila seluruh PNS sudah mengeluarkan zakat maka dalam beberapa tahun ke depan, keluarga miskin sudah menempati rumah yang layak.
" Kita menjamin jika setorkan zakat sampai langsung kepada keluarga miskin. Jangan saudara ragukan hal tersebut. Bahkan kita berencana disamping memberikan bantuan rehab, juga uang untuk modal sebesar Rp5 juta. Untuk mencapai hal tersebut, ditunggu zakat dari kawan-kawan guru," kata Nasrul.
Pada kesempatan itu Nasrul abit menanyakan langsung kepada seluruh kepala sekolah kesanggupannya dalam membayar pajak, dan seluruh yang dilantik itu menyanggupinya dan kesediaannya membayar zakat.
"Karena semuanya telah menyanggupi maka kita perintahkan kepala dinas pendidikan agar melakukan komunikasi agar rencana tersebut segera terealisasi dan dapat mensosialisasikan agar sampai ke seluruh telingan guru yang ada di sekolah masing-masing. Kalau seluruh potensi zakat di dinas pendidikan sudah tercapai maka akan sangat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan kemiskinan di daerah ini," ujarnya lagi.
"Pada APBD sekarang, bantuan langsung berupa rehab rumah tidak layak huni tidak ada lagi. Karena sebagian besar anggaran tersedot oleh gaji pegawai. Makanya dari zakat PNS inilah yang akan kita manfaatkan," ucap bupati. (07)Â