Untuk pembiayaan pembangunan, Pemerintahan Desa atau Nagari di Sumatera Barat jangan hanya terpaku pada Dana Desa (DD) semata. Selain anggaran dari APBN tersebut Pemerintahan Nagari/Desa juga dapat memanfatkan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) yang diberikan kepada masing-masing Desa/Nagari dengan porsi berbeda sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, hendaknya dijadikan sebagai pancingan saja.
Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari/Kepala Desa
Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, selain melaksanakan fungsi pengawasan juga bisa menjadi patner Wali Nagari dalam mengelola sumber-sumber pendapatan di nagari untuk biaya pembangunan..
Pilihan kebijakan seperti ini bisa dilaksanakan agar proses percepatan pembangunan di nagari akan lebih cepat tercapai, ketimbang hanya mengharapkan DD dari APBN tersebut.
Selain Bantaun langsung melalui Alokasi Dana Desa dari APBN, Pemerintahan Nagari/Desa juga bisa memaksimalkan pengelolaan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh nagari. Apabila hal ini terwujud, maka percepatan pembangunan secara merata akan bisa tercapai.
Pemekaran nagari yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada 2001 lalu, jelas bertujuan agar pemerataan pembangunan berjalan cepat.
Langkah itu dilakukan agar Pesisir Selatan bisa cepat bangkit dari daerah tertinggal. Jumlah nagari di Pesisir Selatan paska pemerkaran tahun 2001 adalah 182 nagari. Sebelumnya, hanya 76 nagari..
Wali Nagari juga dituntut untuk disiplin dan profesional, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sebab, kedisiplinan merupakan awal sebuah kesuksesan.
Sebab, Pemerintahan Nagari berperan sebagai ujung tombak pemerintahan. Dengan peranya itu Pemerintahan Nagari diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam percepatan pembangunan dan meningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut, sudah semestinya tanggung jawab dan kedisiplinan termasuk membuat terobosan-terobosan kemajuan dilakukan oleh Wali Nagari..
Setidaknya, ada beberapa hal yang mesti dipahami oleh Wali Nagari dalam perannya sebagai ujung tombak pemerintah daerah tersebut, diantaranya; pertama, mengetahui/memahami potensi wilayah dengan baik supaya bisa dengan cepat menuntaskan persoalan yang terjadi. Kedua, mengetahui/memahami agenda pembangunan nasional dan daerah, serta mampu mensosialisasikan berbagai peraturan dan program pusat dan daerah supaya bisa dipahami masyarakat dengan baik..
Wali Nagari juga menjadi motivator; berada pada posisi terdepan dalam memerangi berbagai penyakit masyarakat, mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan derajat kesehatan serta mengurangi angka pengangguran dengan mendorong menciptakan lapangan kerja di nagarinya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pesisir Selatan serius meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan. Sebab, apabila kualitas kesehatan dan pendidikan rendah, maka angka kemiskinan akan sulit berkurang.Kebijakan Pemerintah daerah itu tentunya harus ditindaklanjuti di tingkat Pemerintahan Nagari dengan baik.