• info@pesisirselatan.go.id
  • Hours: Mon-Fri: 8am – 4pm

08 Januari 2010

2985 kali dibaca

PILKADA PESSEL TERKENDALA DANA

PAINAN, Jan.

KOMISI I DPRD Sumatera Barat lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dengan agenda acara tatap muka dengan Pemkab Pesisir Selatan serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Selatan di ruang rapat bupati siang tadi.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Rafdinal yang bertindak sebagai ketua rombongan mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini untuk mencari informasi tentang kesiapan Pemkab Pesisir Selatan dalam Pilkada serentak yang akan digelar Juni tahun ini.

"Kami ingin tahu bagaimana kesiapan Pesisir Selatan, terutama KPU sebagai pelaksana Pilkada, sehingga secara umum nanti kita bisa mengambil gambaran bisa tidaknya terlaksana Pilkada serentak itu ", kata Rafdinal dalam hantarannya.

Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi I DPRD Sumbar Asril Kusuma ketika diberi kesempatan dalam dialoh yang berlangsung. "KPU Pesisir Selatan harus mengungkapkan secara transparan tentang kesiapan Pilkada di daerah ini", kata Asril Kusuma menambahkan.

Ketua KPU Pesisir Selatan Toni Marsi yang diberi kesempatan untuk mengekspos tentang kesiapan Pilkada di Pesisir Selatan menjelaskan pelaksanaan Pilkada di daerah ini masih terkendala dana yang sangat minim.

"Ditanya kesiapan, kami siap. Namun itu tentu kergantung juga dengan anggaran yang ada. Bila dana hanya sebesar Rp.4,8 Milyar sebagai yang teranggar di APBD tahun ini, jelas kami tidak siap",kata Toni Marsi.

Diungkaapkannya, setidaknya anggaran Pilkada Pesisir Selatan menghabiskan dana sebesar Rp.18 Milyar. Itu sudah kami tekan anggaran itu dari yang semula ajuan kami sebesar Rp.27 Milyar, turun ke Rp.26 Milyar dan terakhir Rp.18 Milyar.

"Jujur, itu sudah angka yang sangat kecildengan perhitungan yang sangat jelimet. Inilah persoalan dan kendala kami dalam pelaksanaan Pilkada yang direncanakan akan berlangsung Juni tahun ini", tutur Toni Marsi.

Mensikapi hal itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Rafdinal berjanji akan membawa permasalahan ini ke DPRD Sumbar. Sebab, pendanaan Pilkada ini tidak hanya terkendala di Pesisir Selatan saja, akan tetapi juga pada 13 kabupaten/kota termasuk Pilkada Gub Sumatera Barat.

Namun dia berharap kepada Bupati Pesisir Selatan yang diwakili Asisten I Setkab Nazwir,SH serta Ketua DPRD Pesisir Selatan Mardinas N.Syair untuk bisa mencarikan solusi lebih lanjut tentang pendanaan Pilkada ini.*( 01 ).