Pesisir Selatan - Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi rendah di Kabupaten Pesisir Selatan, Bupati Hendrajoni kembali menegaskan agar bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang di gelontorkan oleh pusat tepat sasaran.
Bupati berharap, 2019 ini tidak ada satupun penerima yang di rekayasa sebagai masyarakat miskin untuk menerima bantuan RTLH atau melegalkan praktik nepotisme dalam peruntukkannya.
"Saya tegaskan bantuan program tahun ini, semua penerimanya benar-benar masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jika ada masyarakat yang terbilang masih mampu, sebaiknya jangan memaksakan diri. Sebab, bantuan ini diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang notabenya ekonomi rendah," ujar bupati di Painan, Senin (1/4).
Bupati menjelaskan, kriteria masyarakat penerima bantuan RTLH adalah mereka yang berpenghasilan dibawah rata-rata. Dalam artian, masyarakat dalam kesehariannya sumber pendapatan mereka tidak menentu sehingga tidak mampu untuk merehab rumah masing-masing.
"Saya tidak ingin nanti ada lagi masyarakat yang melapor. Sebab, mereka yang layak menerima bantuan RTLH tersebut adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu dikarenakan pendapatannya pas-pasan," ucapnya.
Sementara itu, Mukhridal selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, mengatakan, sejak 2018 sampai 2019 ini, Kabupaten Pesisir Selatan telah mendapat kucuran dana pusat sekitar 100 miliar untuk bantuan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah yang berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu.
"Untuk tahun ini, kami fokuskan pembangunan 1000 rumah RTLH di Pesisir Selatan, 700 di Kecamatan Koto XI Tarusan, sisanya tersebar di Kecamatan Lunang, Airpura, dan Lengayang. Sebanyak 260 unit adalah dana Pokir DPRD," katanya.
Mukhridal menjelaskan, untuk 1000 unit rumah tersebut menghabiskan anggaran sekitar 17,5 miliar. Sementara untuk masing-masingnya menghabiskan anggaran sebesar Rp17,5 juta yang nantinya bakal di transfer langsung ke rekening penerima bantuan.
"Namun dana tersebut tidak dapat di uangkan oleh penerima bantuan. Sebab, sudah di blokir oleh Bank. Nanti ada tim teknis dari dinas yang bakal mempergunakannya sebagaimana peruntukkannya," tuturnya.
Ia menambahkan, hingga akhir tahun mendatang pihaknya optimis menargetkan bantuan program RTLH di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 2.500 unit melalui bantuan pusat.
"Saat ini kami mengajukan sebanyak 500 unit lagi ke pusat. Dan itu sudah disetujui oleh Kementerian PU-PR. Jika tahun ini terealisasi sekitar 2.500 rumah, maka anggaran yang digelontorkan pusat adalah sekitar Rp43,700 miliar," tuturnya. (15)