Painan,Agustus 2012
Batas wilayah ini akan berperan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat serta menyelengarakan tugas pemerintahan umum,pembangunan dan pelayan sosial masyarakat.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, KB dan Pemberdayaan Perempuan Pessel, Mawardi Roska mengungkapkan batas nagari memiliki fungsi yang komplek.Untuk itu setiap daerah ,wilayah dan nagari harus memiliki batas wilayah yang jelas .
"Satu sisi menyangkut dengan batas wilayah administrasi, di sisi lain juga menentukan wilayah yuridikasi hukum adat yang berlaku di nagari tersebut serta berkaitan pula dengan kepemilikan sako dan pusako (tanah ulayat) yang dimiliki oleh komunitas hukum adat yang ada di nagari," ujarnya
Dimana, nagari-nagari belum memiliki batas wilayah yang jelas secara administrasi pemerintahan, karena batas-batas nagari secara hukum adat pun hanya ditentukan dengan menetapkan tanda-tanda alam yang ada seperti gunung, sungai, tanaman dan lainnya.Ini dituturkan melalui tambo-tambo dan pantun adat dari generasi ke generasi.
Dan batas alam yang ditetapkan oleh suatu nagari tidaklah sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh nagari yang berbatasan.Pada saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan masalah batas nagari sangat berpotensi timbulnya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kawasan yang dipersengketakan tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu, berdasarkan data dan informasi yang ada, maka pemerintah harus menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tapal batas nagari dengan arif dan bijaksana sehingga kedua belah pihak dapat menerima penyelesaian itu dengan baik," ujarnya (07)(07)