Pesisir Selatan --- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) diminta memgawasi penggunaan anggaran nagari atau desa tahap I bagi untuk program padat karya.
Bupati Hendrajoni meminta kepada para walinagari agar segera memanfaatkan dana tersebut untuk pekerjaan padat karya, seperti pengerasan jalan nagari, pembuatan tali bandar dan kegiatan fisik lainnya.
"Dengan demikian, upah yang diberikan kepada pekerja lokal setempat dapat segera dimanfaatkan, dan ini dapat menggerakkan perekonomian masyarakat nagari" jelas Bupati, Senin (06/04) di Painan.
Bupati lebih jauh memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pesisir Selatan agar memantau pelaksanaan di lapangan.
"Terkait pelaksanaan ini agar segera ditinjau ke lapangan, dan pastikan nagari dapat memanfaatkan dana nagari dengan sebaik-baiknya," sebut Hendrajoni.
Sementara itu, Kadis PMDPPKB, Wendi didampingi Kabid Pemerintahan Nagari, Yefrizal juga tengah menyisir anggaran pembangunan nagari untuk kemudian mengintruksikan secara khusus kepada para wali nagari agar segera manfaatkan dana nagari.
"Nagari agar segera memakai anggaran pembangunan fisik itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat, harapannya agar masyarakat juga dapat menikmati Dana Desa ini secara langsung" jelas Wendi
Menurut Wendi, total Anggaran Dana Desa ini sebesar Rp169 Miliar dialokasikan untuk 182 nagari dan membiayai 5 bidang, salah satunya bidang pembangunan nagari, pada subbidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
"Subbidang ini menyediakan anggaran pembangunan berupa fisik antara Rp300 - Rp600 juta," sebut Wendi.
Untuk memantau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Nagari, maka DPMDPPKB akan membuat posko khusus, sehingga pemantauannya lebih fokus.
Monitoring akan dilakukan secara intens, sehingga anggaran pembangunan betul-betul bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk mengurangi dampak ekonomi Covid-19, katanya. (03)