Pesisir Selatan-Penanganan stunting memerlukan kerjasama lintas perangkat daerah, pemerintah nagari dan masyarakat. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dr.Satria Wibawa, Kamis (5/9) di Painan.
Terkait penanganan stunting, Dinas Kesehatan Pesisir Selatan juga melakukan konsultasi pencegahan stunting dengan pihak Unand Padang dan mengajukan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Stunting yang saat ini sudah sampai di Bagian Hukum Setdakab Pessel.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan menggelar workshop bagi petugas kesehatan yang bertugas di Puskesmas, Bidang Promkes dan Gizi terkait pencegahan stunting di wilayah kerjanya masing-masing.
"Workshop itu bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam bagi petugas kesehatan di Puskesmas, Bidang Promkes dan Gizi tentang tugas pokok dan fungsi, terutama dalam upaya pencegahaan stunting," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam hal ini peran pemerintah nagari juga amat penting. Dimana, pemerintah nagari bisa mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting.
Itu difokuskan membangun sanitasi, jaringan air bersih, pemberian gizi ibu hamil, insentif kepada petugas dan lain sebagainya.
Disebutkan, bila asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran.
Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat kebutuhan gizi anak saat masih di bawah usia 2 tahun tidak tercukupi. Entah itu tidak diberikan ASI eksklusif, ataupun makanan yang diberikan kurang mengandung zat gizi yang berkualitas.
Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Khususnya asupan makanan yang mengandung zink, zat besi, serta protein ketika anak masih berusia balita.
Pada anak yang berusia di bawah 2-3 tahun, rendahnya pengukuran grafik tinggi badan menurut usia (TB/U) bisa menggambarkan proses stunting yang sedang berlangsung. (03)