Pesisir Selatan - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berencana akan melakukan Chek DAM atau pengendalian sungai terhadap Sungai Batang Jalamu, di Kenagarian IV Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah saat meninjau lokasi Sungai Batang Jalamu, Kamis (9/12) bersama Anggota DPRD Pesisir Selatan Dapil I, Feby Rifli dan Marzan.
Didampingi pemerintah kecamatan dan nagari, Gubernur menyarankan agar sedimen bebatuan yang banyak menumpuk pada aliran sungai dapat dikeluarkan sementara untuk mencegah tumpukan lebih besar.
Hal itu perlu dilakukan untuk memperlambat terjadinya banjir jika luapan sungai meluap ke pemukiman masyarakat.
"Namun untuk solusi ke depan, kita akan membangun Check DAM," jelas Mahyeldi.
Untuk itu, kata Mahyeldi memerlukan perencanaan matang dan belum bisa dilaksanakan pada 2022 mendatang. Upaya tersebut, lanjut dia tidak hanya untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) di Batang Jalamu di Pesisir Selatan saja, tetapi juga untuk 38 DAS di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Sementara, Walinagari IV Koto Hilia, Satria Darma Putra mengatakan masyarakat sangat berharap penanganan Sungai Batang Jalamu menjadi perhatian serius pemerintah terkait.
Sebab, selama ini masyarakat sudah sangat lama mengeluhkan peristiwa banjir yang kerap melanda kawasan kampung Jalamu dan sekitarnya.
Disamping itu, rusaknya bendungan Jalamu yang dihantam arus sungai juga berdampak buruk terhadap produktifitas pertanian masyarakat. Sebab, lebih dari 10 ribu hektare lahan pertanian di dua nagari airnya bersumber dari sungai tersebut.
"Jika airnya tidak mengalir dan mengairi persawahan masyarakat secara maksimal, tentu akan berdampak terhadap para petani kita," katanya.
Untuk bendungan Jalamu, diharapkan dapat dibangun permanen. Hal itu juga menjadi penting untuk gairah petani dalam mengelola lahan pertanian mereka.
"Sebab, rata-rata masyarakat kita disini banyak bergerak di sektor pertanian," tuturnya.