Pesisir Selatan --- Melalui musyawarah nagari, akhirnya Kantor Walinagari Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir yang dipalang warga sejak 23 April 2020, kini telah dapat dibuka.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pesisir Selatan, Wendi, SH, M.Hum, Jumat (8/5) di Painan.
Disebutkan, pemerintah kecamatan, Forkompimca serta didampingi unsur Dinas PMDPPKB Pesisir Selatan bersama tokoh masyarakat telah membuka palang pintu yang menutup akses pelayanan masyarakat.
"Alhamdulillah, setelah musyawarah nagari itu, semua pihak berlapang data, kantor kembali normal, dan pendataan BLT DD dapat dilakukan," kata Wendi.
Dikatakan, rapat Wali Nagari dengan Bamus Nagari serta unsur masyarakat setempat menjadi syarat mutlak bagi penerima BLT DD. Tanpa itu, nama-nama penerima BLT DD tidak dapat dibuat Peraturan Walinagarinya.
Lanjutnya, kini semua pemangku kepentingan di Nagari Nyiur Melambai Pelangai perlu segera menata demokratisasi di nagari, sehingga kualitas kehidupan terutama demokrasi tingkat nagari kembali pulih.
"Yang paling penting, seluruhnya yang terkait BLT DD, Wali Nagari/ perangkat, Bamus, ninik mamak, tokoh pemuda, tokoh ulama dan semuanya, agar segera merapatkan barisan untuk menetapkan siapa warga yang berhak dapat BLT DD, terutama dari sumber dana nagari," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah nagari merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus saling bersinergi untuk membanguna nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wali Nagari juga diharapkan terus berkoordinasi dengan Bamus Nagari dan unsur nagari lainnya dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (03)