Distrupsi teknologi telah mengubah cara kerja, serta proses dunia kehumasan. Di satu sisi, hal ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan catatan, kita jeli dalam mencari celah, tidak takut mengikuti perkembangan dan menguasai teknologi. Persepsi lama, bahwa humas hanya berfungsi sebagai penjalin relasi media, membuat klipping, protokoler serta publikasi pada konvensional media semata haruslah ditinggalkan. Sekarang profesi ini dituntut memiliki keahlian yang lebih kompleks. Artinya, transformasi humas dalam era revolusi Industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan.
Revolusi industri 4.0 menuntut masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan benar pun menjadi sangat diperlukan dimana saat ini informasi dan komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu. Perkembangan teknologi informasi begitu cepat berdampak pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Demikian pula dengan aktvitas Humas Pemerintah. Humas Pemerintah juga dituntut untuk merubah pola pikir (mindset), yaitu dari Humas Pemerintah yang sebelumnya konvensional menjadi Humas Pemerintah Era Revolusi Industri 4.0 dimana semua kegiatan khususnya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi akan dialihkan dengan teknologi informasi yang serba digital. Saat ini memang peran kehumasan Pemerintah sangat strategis di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berubah begitu cepat.
Setidaknya ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan oleh praktisi humas pemerintah saat ini. Pertama, kompetensi. prakatisi humas pemerintah juga memerlukan kemampuan digital, analitik, membangun jaringan, menulis konten, dan memiliki spesialisasi serta haus akan informasi terbaru. Kedua, kreatif dan memahami trend global, perkembangan teknologi penyiaran seperti live streaming, penggunaan drone setidaknya harus bisa dipahami oleh praktisi humas pemerintah. Ketiga, kolaborasi. Dalam melaksanakan tugasnya di era digital nanti, praktisi humas tak bisa bergerak sendiri-sendiriSinergi antarsemua praktisi humas, baik itu humas pemerintah, humas swasta, ataupun akademisi sangat diperlukan. Hal ini untuk menjawab ekspektasi stakeholder pada peran strategis kehumasan yang meningkat 3 kali lipat. Keempat, personalisasi konten. Agar pesan yang ingin disampaikan dapat memberikan dampak langsung kepada target, praktisi PR harus kreatif dan mampu melakukan pendekatan personal kepada target. Banyaknya konten dan kelimpahan informasi membuat praktisi humas pemerintah harus mampu mengidentifikasi target, kanal yang digunakan, serta konten yang dibutuhkan oleh mereka. Hal tersebut juga berlakuk ketika humas menghadapi situasi krisis, seperti manajemen reputasi dan membangun sebuah imej. Dan kelima, integritas. agar integritasnya sebagai praktisi humas pemerintah tidak akan menurun di era Indistri 4.0.Humas pemerintah tak boleh mudah terpengaruh arus isu yang beredar di masyarakat. Ia tak boleh dengan mudah memercayai isu, mulai dari hoax hingga berita palsu.
Apalagi saat saat menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa dia masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah perlu terus berkomunikasi secara efektif karena akan sering muncul ketidakpastian dan bahkan banyak yang akan bermunculan informasi-informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu beradaptasi dan menerapkan kebiasaaan baru di tengah tantangan yang semakin berat, khususnya di masa depan.
Dalam menyampaikan pesan informasi kebijakan pemerintah ataupun instansi pada masa pandemik Covid-19 ini, humas pemerintah memerlukan aktivitas kolaborasi yang tidak hanya sekedar mengumpulkan perjanjian kerjasama (MoU), atau hanya sekedar membangun kemitraan baru. Kolaborasi kini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk suatu perubahan. Kolaborasi antar institusi pemerintah dengan organisasi masyarakat dinilai juga penting dilakukan humas pemerintah. Hal ini tentu untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan kerja-kerja pemerintah, dan membangun optimisme pembangunan.
Humas pemerintah tidak lagi berpikir tentang relasi tetapi lebih kepada kolaborasi. Penulis menawarkan konsep pentahelix dalam membentuk kolaborasi ini. Adapun yang menjadi indikatornya adalah pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, akademisi, dan media bekerjasama menghadapi segala situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Pengelolan manajemen krisis secara kolaboratif nmjadi sangat penting, dengan cara menyusun peta isu strategis yaitu isu-isu yang harus dibuatkan komunikasi secara khusus dan dipantau pergerakan isunya.
Pada dasarnya peran humas pemerintah adalah menyosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun kepercayaan, trust, dan reputasi lembaganya. Untuk itu humas pemerintah harus mampu membangun reputasi pemerintah, membangun trust (kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintah. Menurut penulis dalam dunia yang makin kompetitif, peran humas sangat sentral dan penting. Pesan-pesan pembangunan yang harus disampaikan dengan tepat kepada publik agar supaya kepercayaan masyarakat bisa diraih.