Pesisir Selatan, 18 Desember 2018--Selain peningkatan berbagai sarana dan prasarana, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2019, juga akan meningkatkan simulasi kesiagaan.
Langkah itu bertujuan agar dampak korban yang ditimbulkan dari berbagai acaman bencana yang dikuatirkan bisa diminimalisir.
Kepala pelaksana (Kapel) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel, Herman Budiarto mengatakan kepada pesisirselatan.go.id Selasa (18/12) bahwa untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana, bukan saja dilakukan melalui peningkatan sarana dan berbagai sarana, tapi juga melalui simulasi kesiagaan.
" Berdasarkan hal itu, sehingga memasuki tahun 2019, kita melalui BPBD juga akan meningkatkan simulasi bagi masyarakat dalam menghadapi dampak bencana sebagai mana dikuatirkan," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa kegiatan simulasi di kawasan atau kampung siaga bencana juga perlu mendapat perhatian serius.
" Langkah ini bertujuan agar dampak korban besar dari bencana yang terjadi bisa diminimalisir," ungkapnya.
Dijelaskanya bahwa kegiatan sosialisasi dan simulasi kampung siaga bencana merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi resiko bencana.
" Sebab melalui upaya ini semua pihak memiliki kesiapan terhadap potensi bencana yang ada," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa kompleksitas masalah yang diakibatkan oleh bencana, tidak bisa dipandang hanya pada satu sektor tertentu saja. Tapi perlu melibatkan banyak sektor secara menyeluruh.
Dikatakan demikian, karena semua sektor memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Termasuk juga dukungan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, media massa dan unsur lainnya.
Terkait dengan posisi georgrafis, sebagian besar wilayah Pessel masuk pada zona merah bencana, terutama gempa yang diserta tsunami.
Bahkan mayoritas masyarakat Pessel berdomisili dalam radius 0-3 kilometer dari bibir pantai.
" Ini tentu menjadi masalah serius bagi pemerintah, yang tentunya membutuhkan dukungan dari semua elemen yang ada di daerah," tutupnya. (05)