Pesisir Selatan-Pemerintah Nagari Binjai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) tahun 2024, sekaligus rembuk Stunting tahun 2023 di Mushalla Nurul Ikhlas Nagari Binjai Tapan, Senin (24/10).
Peserta Musnag itu dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Polsek, Kapus, Babinsa dan Babinkamtibmas, Pendamping Desa, Bamus Nagari, Kerapatan Adat Nagari, sekolah, tokoh masyarakat dan lainnya.
Walingari Binjai Tapan, Jamirus mengungkapkan, pemerintah nagari memiliki wewenang dalam menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan tahunan di nagari. Hal itu diselenggarakan melalui musyawarah masyarakat nagari, untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera dengan memperhatikan ketahanan pangan dan stunting.
Disebutkan, dalam pembahasan draf usulan ini, masing-masing instansi dan dinas terkait menyampaikan program-program untuk tahun 2023 yang akan disinkronkan dengan program dari Pemerintah Nagari Binjai Tapan.
"Semua usulan dari dinas instansi dan dari masyarakat ini akan kita tampung dan diusulkan menjadi prioritas di Musrenbang Nagari nantinya, mana yang akan menjadi kewenangan nagari, kabupaten, provinsi dan pusat. Insya Allah semua usulan nantinya untuk melalui APB nagari tahun 2023 kita akan merujuk ke regulasi yang mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yaitu Permendes Nomor 8 tahun 2022," jelas Jamirus.
Sementara itu Kepala Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan, Isria, SKM dalam Musnag itu menyampaikan beberapa hal penting dalam upaya pencegahan Stunting di Nagari Binjai Tapan.
"Diharapkan program pencegahan Stunting di Nagari Binjai Tapan menjadi prioritas serta dapat tertuang dalam RKP Nagari Binjai Tapan tahun 2023. Upaya pencegahan stunting tidak hanya pada bayi dan balita, namun dimulai dari memperhatikan kesehatan terutama pada remaja putri," katanya.
Ia juga menambahkan, setiap upaya kesehatan personal dan masyarakat di Nagari Binjai Tapan dapat didukung oleh pemerintah nagari. Ketersediaan alat kesehatan serta sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan di nagari juga perlu diperhatikan.