Painan, Juni 2015 -- Bupati Pesisir Selatan H Nasrul Abit menegaskan, dia tidak akan melepaskan sejengkalpun tanah Sumbar di Silaut yang ada diperbatasan Sumbar-Bengkulu ke Bengkulu. Meski pihak Muko Muko Bengkulu selalu mengklaim ribuan hektare tanah yang di serobot masuk wilayah provinsi tetangga.
Hal itu ditegaskan H Nasrul Abit dihadapan pemuka Silaut saat pelantikan Mus Mulliyadi sebagai Walinagari Silaut Selasa (9/6). Hingga kini Nasrul mengakui gejolak tanah sempadan masih menghantui masyarakat di sana.
"Soal tanah sempadan Sumbar - Bengkulu hingga kini masih menimbulkan gejolak di masyarakat. Sementara tapal batas Sumbar-Bengkulu sudah jelas namun pihak Bengkulu masih tutup mata soal itu hal itu mungkin dikarenakan belum adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri,' katanya.
Oleh sebab itu, Pessel tetap berpegang pada peraturan sebelumnya yang telah ada penetapan batas yang jelas. "Saya tidak akan melepaskan sejengkalpun tanah Sumbar ke Bengkulu. Bila ada warga Bengkulu membeli atau memiliki tanah yang masuk kawasan Sumbar, maka administrasinya harus diurus di Pessel," tegasnya.
Nasrul Abit juga berpesan kepada Walinagari Mus Mulliyadi, ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat untuk menjaga tanah ulayat nagari maupun milik masyarakat dari upaya penyerobotan dengan cara yang bijaksana.
Selanjutnya Datuak Ino tokoh masyarakat setempat kepada Haluan juga mengakui seteru tanah sempadan akhir-akhir ini kembali memanas. Pihak Muko Muko mengklaim ribuan hektar tanah Silaut masuk Muko Muko.
Sementara Ketua KAN Silaut H Muman Dt Panduko Kayo (21/1) mengatakan, penyerobotan lahan di Silaut juga sempat memasuki tahap mengkhawatirkan. Beberapa waktu lalu teror sekelompok orang berseragam militer yang menyerobot lahan di kawasan Silaut telah membuat resah warga di Silaut.
"Lahan yang di serobot tersebut telah jauh melewati tapal batas yang disepakati sebelumnya. Mulai dari pinggir pantai hingga menuju timur. Luas lahan yang telah diserobot telah lebih 1000 hektare. Nagari Samungo merupakan kawasan yang paling luas diserobot," katanya.
Warga yang bermukim di kawasan tersebut menurut Muman semenjak ada penyerobotan dan teror dari sekelompok orang berseragam militer tidak berani lagi mengolah lahan mereka.
"Kami meminta penyerobotan lahan ini segera diselesaikan. Bagi kami tidak ada persoalan warga provinsi tetangga berusaha di Silaut akan tetapi harus tunduk pada aturan dan perundang undangan termasuk hukum adat di Silaut," katanya.
Ia merasa gerah atas tindakan warga dari Muko Muko. Pemkab diminta segera melakukan tindakan atas penyerobotan itu.
"Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Warga Muko Muko diminta untuk mengikuti aturan yang ada. Sepanjang penggarapan lahan tidak sesuai aturan maka Pemkab tidak bisa membiarkannya," katanya. (09)