Painan, Juni --Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa permasalahan bidang reformasi birokrasi dewasa ini adalah masalah harmonisasi antara tuntutan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatuir negara. Masyarakat senantiasa menuntut pelayanan yang prima, cepat, tidak berbelit belit, tidak diskriminatif dan terbuka.
Sekretaris Daerah, Erizon mengungkapkan, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Erizon menambahkan, pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi.
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan menentukan baik buruknya citra aparatur pemerintah. .
Dijelaskan, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien,jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia, terangnya.(07)