Pesisir Selatan, 7 September 2018 - Agar empat nagari yang ditinggalkan walinagarinya karena ikut sebagai calon legislatif (Caleg) pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 segera kembali memiliki walinagari yang definitif di Kabuaten Pesisir Selatan (Pessel). Pemerintah daerah (Pemda) setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyaraat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB), rencanakan pemilihan walinagari (Pilwana) tersebut pada Januari 2019.
Sedangkan untuk kelancaran pelayanan masyarakat dan pemerintahan, Pemkab Pessel melantik Pejabat (Pj) yang ditujuk, yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kecamatan bersangkutan. demikian disampaikan Kepala DPMDP2KB Pessel, Hamdi dengan didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Nagari (Pemnag), Yefrizal di Painan Jumat (7/9).
" Walau Pessel baru saja melakukan Pilwana serentak terhadap 104 nagari pada Bulan Mai 2018 lalu, namun mengingat agar kekosongan jabatan pada empat walinagari definitif tidak terlalu lama, sehingga kita menargetkan Pilwana pada empat nagari tersebut pada Januari 2019", katanya.
Dijelaskanya bahwa empat nagari itu adalah, Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang, Nagari Surantiah Kecamatan Sutera, Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan, dan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang.
Selain Pilwana pada empat nagari yang ditinggalkan oleh walinagari karena ikut Caleg, Pilwana yang direncanakan pada Januari 2019 itu nanti juga akan dilakukan terhadap satu nagari yang walinagarinya tersandung persoalanan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, " Satu nagari lainya yang walinagarinya tersandung persoalan hukum tersebut adalah Walinagari Air Haji Barat berdasarkan hal itu, sehingga ada lima nagari yang akan melakukan Pilwana serentak pada Januari 2019 itu nanti," ungkapnya.
Dikatakan lagi bahwa roda pemerintahan pada lima nagari yang dipimpin oleh pejabat walinagari itu, memang dapat berjalan dengan aman dan lancar, " Walau demikian, kita tetap menjadwalkan rencana Pilwana pada Januari 2019 nanti tujuanya agar masing-masing nagari tersebut kembali dipimpin oleh walinagari yang definitif sebab tidak entis pula rasanya lima nagari itu dipimpin pejabat yang ditunjuk terlalu lama, atau sampai tahun 2020, sebagimana jadwal Pilwana serentak berikutnya," jelas Hamdi lagi.
Sedangkan terkait logistik, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pessel. Terutama sekali terkait dengan kotak suara dan bilik suara, " Berapa jumlah TPS, akan kita disesuaikan dengan kebutuhan jumlah pemilih pada masing-masing nagari tersebut sesuai aturan dan ketentuan berlaku," timpalnya. (05).