Painan, Maret 2015.
Karena besarnya resiko yang akan dialami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut berpolitik, sehingga kepada mereka perlu diingatkan supaya jangan ikut-ikutan bermain politik. Imbauan itu disampaikan karena dampak bagi mereka yang kedapatan ikut berpolitik, bisa berhenti menjadi PNS.
Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Erizon mengatakan kepada pesisirselatan.go.id Kamis (19/3) bahwa tahun 2015 merupakan tahun politik. Dikatakan demikian, sebab di tahun 2015 ini akan digelar pemilihan umum (Pemilu) kepala daerah (kada) secera serentak, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
" Walau politik bukan arenanya PNS, namun sebagian oknum ada yang melibatkan diri ikut sebagai tim sukses secara terselubung. Ini jelas dilarang menurut UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN), dan UU No 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Resiko bagi PNS yang kedapatan melanggar UU ini adalah berhenti sebagai PNS," ujarnya.
Ikut berpolitik dikatakanya memang hak bagi semua orang, namun semua itu ada aturanya, teruatama sekali bagi kalangan PNS.
" Kalaupun ingin terjun langsung sebagai peserta dalam Pemilikada, tentu ada aturan yang dilalui. Dan keinginan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi tentu dengan segala konsekwensi, yang salah satunya harus berhenti sebagai PNS," tegasnya.
Karena resiko menjadi peserta dalam Pilkada dengan yang hanya ikut-ikutan berpolitik sebagai tim sukses adalah sama, yakni berhenti sebagai PNS bagi yang kedapatan. Maka disarankanya kepada yang sudah berstatus PNS jangan pula ikut-ikutan.
" Saya katakan demikian, sebab menjadi PNS adalah pilihan hidup. Karena pilihan, maka jalankanlah pilihan itu dengan profesional dengan cara tidak ikut-ikutan berpolitik," ingatnya.
Diakuinya bahwa beberapa pejabat dilingkunganya sudah ada yang menyatakan diri secara lisan akan ikut sebagai peserta pada Pemilu kada yang akan di gelar pada 9 Desember 2015 mendatang.
" Kalau memang terjun ke dunia politik sebagai salah satu peserta Pemilu kada sudah menjadi pilihan bagi beberapa PNS di daerah ini. Bagi saya itu boleh-boleh saja. Sebab semua itu ada aturan dan konsekwensinya sebagai mana saya jelaskan tadi. Tapi bagi yang hanya sekedar ikut-ikutan, saya ingatkan untuk berpikir dua kali. sebab resikonya berhenti," tutup Erizon tegas. (05)