Setiap Program Harus Dimusyawarahkan

Pesisir Selatan -- Setiap program yang berorientasi pada masyarakat hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Bamus. Itu sebuah langkah positif agar program tadi bisa berjalan sesuai harapan dan didukung oleh berbagai unsur nagari. 

Walinagari dan bamus mesti memahami tugas dan fungsi serta wewenangnya.
Selanjutnya mampu menata aparatur pemerintahan nagari sesuai ketentuan.
setiap walinagari dituntut menjadi motivator dan membina masyarakat dalam rangka mensukseskan program dan kegiatan pembangunan di nagari.Selanjutnya, walinagari diminta mengelola keuangan nagari sesuai aturan yang berlaku. Sementara pembangunan yang dilaksanakan harus betul-betul pro rakyat.

Bupati Hendrajoni Senin (23/9) berharap kepada Bamus merupakan lembaga legislatif yang kedudukanya sejajar dengan wali nagari, dan saling berkerja sama  dalam membangun nagari, sekaligus bisa bersinergi bersama wali nagari untuk bersama-sama menetapkan/mengawasi peraturan nagari dan pembelanjaan nagari secara transparansi

"Walinagari harus menjalin komunikasi yang baik dengan Bamus, perangkat nagari dan semua unsur yang ada agar roda pemerintahan, pembangunan  dan pelayanan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Selain itu setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintahan nagari  harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi saat ini pengawasan keuangan dilakukan berlapis mulai dari Inspektorat, BPKP, BPK bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Oleh karena itu, hindari kebijakan terkait pengelolaan keuangan nagari yang melanggar hukum.

Ditambahkannya walinagari juga diharapkan dapat mengembangkan potensi nagari dengan baik. Lalu, walinagari harus bisa merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat yang dirasakan menjadi lebih maksimal untuk kesejahteraan bersama.

"setiap nagari memiliki potensi yang berbeda. Makanya, walinagari harus bisa mengolahnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.Jabatan walinagari adalah amanah. Untuk itu, laksanakan amanah itu dengan baik dan penuh tanggungjawab. Kemudian, jangan manfaatkan potensi yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Kedepan, jadikanlah nagari berprestasi dalam berbagai hal,” ajaknya.

Begitu juga camat, agar dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.Camat pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten mempunyai peranan yang sangat strategi,selain ujung tombak pelayanan  penyelengaraan publik juga sebagai agen pelayanan prima bagi masyarakat.

"Camat juga berperan sebagai kepala wilayah,dalam hal ini wilayah kerja bukan berarti daerah kewenangan, camat melaksanakan tugas umum pemerintah terhadap seluruh instansi pemerintah  diwilayahnya,penyelengaraan,ketentraman,ketertiban dan penegak peraturan daerah," ujarnya 

Kemudian tingkatkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada walinagari dalam pengelolaan keuangan nagari agar tepat sasaran serta tidak bertentangan dengan hukum, pintanya. (07