Painan,Januari--Pelaksanaan kegiatan PNPM MPd di Kabupaten Pesisr Selatan juga menemui permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannnya,diantara permasalahnya adalah masih adanya nagari yang tidak legalitas.
"Nagari itu tidak memiliki legalitas tentang pemeliharaan untukkeberlanjutan aset program dan masih tingginya Tunggakan pengembalian SPP yang besar ( Diatas 200 juta ) dibeberapa kecamatan," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari, Perempuan dan KB Mawardi Roska.
Kecamatan yang memiliki tunggakan besar itu bisa dilihat di Kecamatan BAB Tapan,Pancng Soal,Linggo Sari Baganti,Lengayang,Batang Kapas, Koto XI Tarusan, Bayang dan Sutera.
Kendati begitu strategi diterapkan untuk mengatasi permasalah ini,diantara strategi itu adalah permasalah itu dibahas pada rakor di Kabupaten,melakukan pembahasan di MAN Tingkat Kecamatan dan pembahasan di tingkat nagari.
Serta Validasi terhadap kelompok SPP yang menunggak.Ditambahkannya, di tahun 2014 akan di lakukan beberapa RKTL dengan tujuan
agar pemerintah nagari (Walinagari dan Bamus) beserta LPMN dan TP PKK Nagari melakukan pembinaan dan verifikasi awal keberadaan kelompok.
"Dan BKAN menyelengarakan Rapat Kerja setiap bulannya dengan melibatkan BKAN,BP-UPK,UPK,PL,Sentrawan,PJOK, Walinagari dan Camat juga
menyelengarakan rapat koordinasi PNPM minimal sekali 3 bulan serta melakukan penguliran SPP Ditargetkan 4 s/d 6 setahun," ujarnya(07)