Pesisir Selatan--Semua program pembangunan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Usulan itu juga harus berawal dari musyawarah pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten.
Hal itu ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangunan (Bappedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Hadi Susilo, Selasa (25/1) di Painan.
"Semua program pembangunan yang akan dilakukan tahun 2022 ini, telah diawali dengan Musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, hingga ke tingkat kabupaten. Berbagai usulan itu juga terdaftar melalui E-Planning. Berdasarkan hal itu, maka dapat dipastikan tahun 2022 ini tidak akan ditemui ada program atau usulan yang naik di tengah jalan," katanya.
Disampaikannya bahwa setiap tahun Pemkab Pessel menganggarkan dana untuk pembangunan di segala sektor, seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan potensi pertanian, perkebunan, perdagangan serta perikanan.
"Jika masih ada sektor-sektor itu yang belum disentuh oleh program pemerintah, silahkan usulkan saat Musrenbang digelar. Tujuan agar sektor yang belum tersentuh itu bisa diakomodir pada tahun berikutnya, atau tahun depan," pintanya.
Dia menambahkan bahwa Pemkab Pessel akan terus berupaya meningkatkan pembangunan di berbagai bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Ini bisa dilakukan karena Pessel memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Seperti halnya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lainnya," kata Hadi lagi.
Berbagai potensi itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila digarap secara maksimal.
"Karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang hanya memiliki dana APBD sebesar Rp 1,6 triliun di tahun 2022 ini, sehingga Pessel masih sangat membutuhkan investor untuk mengoptimalkan potensi yang ada tersebut," tutupnya. (05)