Pesisir Selatan, 5 September 2018--Walinagari sebagai perpanjangan tangan bupati di tingkat pemerintahan terendah, diminta juga proaktif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan guna menunjang pembangunan dan peningkatan ekonomi secara umum.
Tujuanya agar geliat pembangunan di tingkat pemerintahan terendah atau nagari bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Melalui upaya itu pula, maka para walinagari tidak hanya mengandalkan alokasi dana desa (ADD) atau dana desa (DD) saja, untuk pembangunan di nagarinya.
Harapan itu disampaikan sekretaris daerah (Setda) Pessel, Erizon Rabu (5/9) kepada pesisirselatan.go.id agar para walinagari di daerah itu juga memahami potensi wilayahnya dengan baik. Baik potensi dari aspek geografis, demografis maupun aspek sumberdaya lainnya.
" Sudah semestinya pembangunan nagari tidak hanya mengandalkan ADD atau DD untuk pembangunan di nagari. Dari itu diminta kepada para walinagari bisa mencari sumber-sumber lain. Tujuanya agar infrastruktur yang belum terjangkau oleh Anggaran Pedapatan Belanja daerah (APBD) tetap bisa dilakukan pembangunanya," ungkap Erizon.
Dia juga menyampaikan kepada para walinagari di daerah itu supaya juga memahami potensi wilayah dengan baik dari aspek geografis, demografis maupun aspek sumberdaya lainnya dan mampu untuk mengolahnya.
" Nagari yang miskin kreatifitas akan stagnan, sementara nagari-nagari yang punya kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, akan mendapat porsi pembangunan yang lebih. Sumber-sumber pambangunan itu tidak hanya melalui anggaran yang telah dialokasi oleh pemerintah daerah untuk nagari, tapi juga bisa melalui sumber-sumber lain non pemerintahan," katanya.
Ditambahknya bahwa pihaknya juga akan terus mengupayakan dana-dana baik dari provinsi maupun dana lainnya untuk percepatan pembangunan di daerah itu.
" Langkah itu musti dilakukan, karena pemerintahan nagari yang miskin terobosan, akan stagnan. Makanya perlu upaya maju untuk mempercepat laju pembangunan di nagari. Caranya dengan tidak hanya mengandalkan DD dan ADD sebagai mana saat ini," pintanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pessel, Hamdi ketika dihubungi menjelaskan bahwa tahun 2018 daerah itu mendapatkan alokasi Dana Desa berasal dari APBN sebesar Rp 145 milyar dan dari APBD kabupaten sebesar Rp 87 milyar pula. Jumlah itu dibagi berdasarkan proporsi masing masing nagari .
Ditambahkannya setiap nagari mendapatkan alokasi beragam berkisar antara Rp 700 juta untuk dana berasal dari APBN dan APBD berkisar Rp 400 juta.
" Alokasi dana tersebut sepenuhnya menjadi pendapatan nagari dan diperuntukan sepenuhnya menjadi pendapatan nagari dan diperuntukan bagi tata kelola kepemerintahan , pembangunan, pemberdayaan , masyarakat dan pembinaan Masyarakat," ungkapnya.
Pembangunan nagari yang tidak masuk ke dalam sistem perencanaan, tidak boleh dianggarkan melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNang).
" Agar bisa terakomodir, sehingga nagari memang diminta bisa mencari sumber-seumber lain yang sah. Agar pembangunan yang tidak masuk kedalam sistem perencanaan tersebut bisa terakomodir," harapnya.
Dia menambahkan bahwa di daerah itu jumlah nagari ada sebanyak 182 nagari.
" Nagari yang berjumlah sebanyak 182 itu merupakan hasil pemekaran. Dengan tujuan agar aspirasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan terpenuhi," timpalnya. (05)