Painan, Februari ----
Dalam penetapan Peraturan Daerah Walinagari harus melibatkan semua unsur yang terkait dan harus mengetahui tata cara pembentukan dan mekanisme penyusunan produk hukum nagari. Sesuai dengan aturannya produk hukum nagari adalah aturan yang ditetapkan oleh Walinagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari dan peraturan perundang undangan yang tinggi.
"Selama ini banyak walinagari kurang memahami semua itu, sehingga banyak ditemukan ketimpangan ketimpangan di pemerintahan nagari," Ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, KB dan Perempuan Mawardi Roska beberapa waktu lalu.
Menurutnya setiap keputusan walinagari dalam menetapkan keputusan yang sifatnya mengikat Walinagari hendaknya juga mengetahui kalau aturan itu tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi. Pada Kesempatan itu Mawardi Roska juga mengungkapkan selain itu kemandirian dalam masyarakat baik itu dari pengambilan keputusan, pengelolaan pembangunan, pengawasan pertangungjawaban kegiatan dan pelestarian pembangunan yang berwawasan lingkungan juga diperlukan. (07)