Painan, September 2016
Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tentang sistem dan pengelolaan keuangan nagari hendaknya dilakukan secara optimal oleh Pemkab. "Ini dilakukan agar aparatur pemerintah nagari dapat mempelajari, mencermati sekaligus menguasai aplikasi guna memudahkan penataan laporan keuangan," ungkap Kaur Pemerintahan Nagari Kapuah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Primadoni kemarin.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah telah membuat aplikasi sistem tata kelola keuangan desa (Simda) dengan melibatkan beberapa pihak terkait.
Dalam hal ini, pihaknya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan Bimtek yang dilakukan Pemkab selama ini, dengan harapan aparatur pemerintah nagari bisa memperoleh wawasan, pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dalam penggunaan Simda yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan nagari, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan nagari yang baik, jelasnya.
"Besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa yang tersebar di Indonesia dalam bentuk dana desa, dan sumber-sumber pendapatan lain yang dikelola oleh desa, seperti alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak retribusi daerah dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota akan dapat berakibat menambah resiko pengelolaan keuangan desa,"ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah nagari harus benar-benar siap mengelola jalannya pemerintahan dengan tanggungjawab yang baru yang lebih besar dalam menyikapi resiko terhadap pengelolaan dana desa. (03)