Pesisir Selatan--Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) merupakan salah satu daerah di Sumbar dengan potensi tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami. Dengan garis pantai membentang dari utara ke selatan serta berhadapan langsung dengan Kepulauan Mentawai, daerah ini menjadi salah satu kawasan yang rawan terdampak jika terjadi gempa besar di zona megathrust.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pessel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
Penjabat (Pj) Kalaksa BPBD Pessel, Mulyandri, ST, MM, Datuak Rajo Intan, mengatakan pihaknya fokus memperkuat sistem mitigasi melalui pembangunan infrastruktur, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi gempa besar yang bisa memicu tsunami.
"Pesisir Selatan berada di jalur megathrust Mentawai yang menyimpan energi gempa besar. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi prioritas utama kami," ujar Mulyandri, Selasa (5/11).
Ia menyebut dari 182 nagari di Pessel, sekitar 62 nagari berhadapan langsung dengan laut lepas dan masuk dalam zona merah tsunami. Dari total penduduk sekitar 539.036 jiwa, sekitar 45 persen di antaranya tinggal di wilayah pesisir.
Hingga tahun 2025, BPBD Pessel telah memasang 398 unit rambu jalur evakuasi tsunami di berbagai nagari, termasuk 150 unit pada 2023 dan 248 unit tambahan tahun ini di 15 nagari prioritas. Selain itu, pemerintah nagari bersama masyarakat juga membuka jalur evakuasi mandiri menuju Titik Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) di kawasan perbukitan. Saat ini terdapat 18 unit TES, namun kebutuhan shelter masih jauh dari ideal.
"Kami berharap di 62 nagari pesisir tersedia minimal satu shelter permanen," ujarnya.
Dengan keterbatasan anggaran, BPBD menggandeng lembaga swasta, NGO, dan pemerintah pusat untuk memperkuat pendanaan mitigasi. Selain itu, Dana Desa (DD) juga dimanfaatkan untuk sosialisasi, pelatihan kebencanaan, serta pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari.
"Kami dorong agar setiap nagari memiliki relawan KSB sebagai garda terdepan saat bencana,” tambahnya. BPBD juga rutin menggelar edukasi dan simulasi bencana di sekolah serta kawasan padat penduduk agar masyarakat memahami jalur evakuasi dan mampu bertindak cepat saat gempa terjadi.
Mulyandri menegaskan, kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada kesadaran masyarakat.
"Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan yang baik," katanya. Ia berharap berbagai langkah yang dilakukan mampu membentuk masyarakat Pesisir Selatan yang tangguh dan siap menghadapi ancaman gempa dan tsunami.