Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola statistik di lingkup pemerintah daerah, khususnya dalam mewujudkan integrasi data yang berkualitas sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Pembinaan statistik sektoral di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menyatakan bahwa statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik, termasuk di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan terselenggaranya kegiatan pembinaan statistik sektoral ini, dapat dijelaskan pentingnya statistik sektoral dalam pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, SH, M.Hum, saat membuka kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Seri ke-2 Tahun 2025 di ruang rapat Diskominfo, Selasa (24/6/2025).
Dalam sambutannya, Wendi menegaskan pentingnya data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terkini sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan terukur. “Data bukan hanya sekadar angka. Ia adalah alat kontrol, dasar evaluasi, serta acuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan di setiap sektor,” ujarnya.
Kegiatan pembinaan statistik sektoral ini adalah hasil dari kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pembina statistik dan Diskominfo sebagai Wali Data statistik.
Tujuan dilakukan Pembinaan Statistik Sektoral ini ialah agar meningkatkan pemahaman tentang statistik sektoral, penyusunan format data yang standar dan penyajian data yang berkualitas. Terkait forum satu data indonesia dalam mendorong terwujudnya “Satu Data” di daerah, yang mencakup ketersediaan, aksesibilitas dan kualitas data. Dengan adanya dilakukan tujuan pembinaan statistik ini, staf dapat memahami metodologi statistik yang benar, teknik pengumpulan data yang efektif serta bisa menggunaan perangkat lunak statistik terkini agar data yang dihasilkan akan lebih baik lagi.
Penyelenggaraan statistik sektoral saat ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat, sehingga kemenpan RB memasukkan penyelenggaraan statistik sektoral sebagai salah satu indikator reformasi birokrasi. BPS dimintak oleh kemenpan RB melakukan penilaian kegiatan statistik sektoral melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPPS). Kegiatan EPPS menghasilkan sebuah indikator penilaian RB yang diberi nama Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun 2024, nilai IPS kabupaten pesisir selatan adalah sebesar 2,38 (Ketegori Cukup), Angka ini naik sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2023, yaitu 1,62 (ketegori kurang). tentu ini merupakan progres yang luar biasa dan berkat kolaborasi antara BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Tetapi kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kadis kominfo dalam sambutanya “Pada tahun 2024, IPS Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 2,38 atau dalam kategori Cukup. Angka ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang berada di angka 1,62 (Kurang),” ungkapnya.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya :
Dengan diadakan Pembinaan Statistik sektoral ini, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menghasilkan dan mengelola data statistik sektoral secara profesional, sehingga mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan sistem statistik nasional yang handel, efektif, dan efesien.