Bogor - Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd bersama Forkopimda Pesisir Selatannmenghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Selasa, (17/1/2023).
Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bersama Kabinet Kerja Indonesia Maju dengan mengusung tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang diikuti oleh lebih kurang 4.500 peserta dari Pejabat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah beserta Forkopimda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia mengingatkan Beberapa hal penting, pertama tentang Inflasi, penanganan Kemiskinan Ekstrim, penanganan Stunting, Investasi, Birokrasi APBD dan TKDN, perencanaan Tata Kota, serta Stabilitas Politik dan Keamanan.
Pertama soal Inflasi, Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati, akan bahayanya inflasi. Menurutnya, tahun 2023 ini, managing directur IMF mengatakan tahun ini, satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi.
"Meskipun sebuah negara tidak terdampak resesi, tapi satu per tiga masyarakat di negaranya akan merasakan seperti resesi. Untuk itu semua harus hati-hati," ucapnya.
Presiden Jokowi juga meminta kepada Kepala Daerah untuk turun langsung memantau harga barang jasa di lapangan, sehingga semua bisa terdeteksi agar kita bisa cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya. Saat ini harga beras naik tidak sedikit di 79 daerah, harga telur naik di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah.
"Tolong para bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar dan cek harga pangan, apakah data itu sesuai dengan fakta di lapangan, jangan hanya sekedar ngomong aman-aman saja," tegasnya
Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus hati-hati dalam penaikan tarif BMD nya, jika masih kuat bertahan ya bertahan, tapi jika sudah tidak kuat, silahkan naikkan tapi jangan terlalu tinggi tarifnya, karena itu mempengaruhi laju inflasi kita.
Ia melanjutkan, Kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini masih 2%, dan 14 provinsi berada di atas angka nasional. Pemerintah menargetkan, tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrem ini harus 0%.
"Segenap pimpinan daerah saya minta untuk bekerja keras menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini," Pintanya.
Presiden juga mengatakan terkait stunting juga sama, semua sudah memiliki data pastinya, dan tentunya cara mengatasi nya juga sudah tahu, makanya ini harus kita tekankan kepada masyarakat baik kepada ibu hamil maupun keluarganya. Kader posyandu juga harus aktif dalam penanganan ini.
"Saya juga meminta kepala daerah menekan angka gagal tumbuh pada anak (stunting) di daerah masing-masing. Angka stunting secara nasional terus turun dari 37% pada 2014 menjadi 24% pada 2021, dan diperkirakan 21% pada 2022. Namun, target di bawah 14% pada 2024 harus bisa tercapai," pinta Jokowi
Selanjutnya soal Investasi, sambungnya, ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi rebutan semua negara. Untuk itu,
jangan pernah persulit soal izin, semua harus bisa selesai dalam hitungan hari jangan berbulan-bulan.
"Kemudian terkait birokrasi APBD dan TKDN saat ini, semua sudah ada indikator kinerja, yang keseluruhannya sesuai prioritas pemerintah yakni investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN. Semuanya juga harus melakukan belanja produk lokal, tahun 2022 semuanya baru mencapai 61 persen, kedepan harus meningkat dari itu," ucapnya.
Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung soal tata kota di tiap daerah. Beliau menginginkan, setiap daerah memiliki brandnya sendiri, berdasarkan potensi, dan ciri khas kota tersebut, agar kedepan daerah di Indonesia dapat memaksimalkan potensi, demi pencapaian visi daerahnya.
"Stabilitas politik dan keamanan di tahun ini, juga harus kita jaga. Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik, kita harus menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik. Semua harus hati-hati," tutupnya.