Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola kepegawaian berbasis sistem merit. Kamis (12/2), Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, S.H., M.H didampingi Sekretaris Daerah H. Zainal Arifin, S.K.M., M.K.M dan Kepala BKPSDM Yoski Wandri, S.Pi., M.Si, melakukan ekspose pembangunan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di hadapan jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
Rombongan Pemkab Pessel diterima langsung oleh Wakil Kepala BKN Suharmen, S.Kom., M.Si. Turut hadir sejumlah pejabat tinggi BKN, antara lain Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Dr. Herman, M.Si, Deputi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Dr. Rahman Hari, M.Si, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum, Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN Dr. Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM, Sesdep Deputi Pengawasan dan Pengendalian Paryono, S.H., M.AP, serta Direktur Penyajian Data Informasi Manajemen ASN I Ketut Buana, S.E., M.Si.
Dalam paparannya, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa pembangunan Manajemen Talenta ASN merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di Pesisir Selatan. Sistem ini dirancang untuk memastikan penempatan, pengembangan, dan promosi ASN dilakukan secara objektif, terukur, serta berbasis kompetensi dan kinerja. “Kita ingin memastikan setiap ASN di Pesisir Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi dan kompetensinya. Manajemen talenta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing,” ujar Hendrajoni.
Sementara itu, Wakil Kepala BKN Suharmen mengapresiasi langkah Pemkab Pesisir Selatan dalam membangun sistem manajemen talenta secara terstruktur. Ia menilai komitmen kepala daerah menjadi kunci dalam penerapan sistem merit yang konsisten dan berkelanjutan di daerah. Melalui ekspose tersebut, Pemkab Pessel berharap memperoleh penguatan dan arahan dari BKN agar implementasi Manajemen Talenta ASN di daerah berjalan optimal serta selaras dengan kebijakan nasional pengelolaan ASN. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.