Painan, Oktober 2016
Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, terus memacu peningkatan ekonomi masyarakat di daerah itu.
Agar tercapai sesuai dengan harapan, sehingga semua kegiatan-kegiatan fisik diupayakan tuntas menjelang akhir tahun.
Sekretaris daerah (Sekda) Pessel, Erizon dengan didampingi Kepala Bagian Atministrasi Pembangunan (Kabag AP), Hendri Hanafi kepada pesisirselatan.go.id mengatakan Senin (10/10) bahwa sebanyak 107 paket dari 111 paket proyek di daerah itu, telah selesai di lelang. Sedangkan sebanyak 4 paket atau kegiatan sedang dilakukan proses pelelangan, termasuk juga 7 kegiatan yang masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
" Sebanyak 107 paket proyek dengan nilai Rp 196.764 miliar di Pessel sudah selesai dilelalang. Sedangkan sisanya sebanyak 4 paket sedang adalam tahap pelelangan. Termasuk juga sebanyak 7 paket yang masuk pada APBD-P," katanya.
Dijelaskanya bahwa 4 paket yang dalam proses pelelangan saat itu adalah paket pengadaan buku untuk koleksi pengadaan pengadaan perpustakaan sekolah Rp 1,2 miliar, pengadaan alat kebidanan dan penyakit kandungan pada BPM KBPrr Rp 503 juta, pengadaan alat praktek sekolah Rp 487 juta, dan pembangunan kawasan rest area Sungai Gemuruh Kawasan Mandeh sebesar Rp 1,139 miliar pula.
" Walau empat peket kegiatan itu baru sekarang dilakukan pelelangan, namun diprediksi akan bisa selesai kegiatanya hingga akhir tahun. Termasuk juga tujuh paket yang masuk dalam APBD-P. Tujuh paket yang masuk dalam APBD-P itu diantaranya, pembangunan oprit jembatan gantung Labuhan Tanjak Rp 274 juta, pembangunan jalan RMP Lunang tahap II Rp 391 juta, pendampingan pengembangan kelembagaan usaha industri batik Rp 145 juta, pendampingan pengembangan kelompok industri jagang Rp 146 juta, pengadaan alat penimbangan portable Rp 275 juta, penutup alur sungai Batang Kambang Sumbaru Lengayang Rp 400 juta, dan pengaspalan jalan dan pelataran parkir sebesar Rp 6,4 miliar pula," terangnya,
Diungkapkanya bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan yang diblacklist karena melanggar atau tidak menyelesaikan kegiatan sesuai dengan kontrak.
" Hal itu tidak ditemui atau terjadi di Pessel, karena selaku pihak penyedia jasa, atau pemerintah daerah melalui SKPD terkait terus melakukan binaan dan pengawasan di lapangan. Selain bertujuan agar kegiatan bisa selesai sesuai target dan waktu, juga bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan fisik dan lainya," ungkap Erizon lagi.
Terkait program perencanaan pembanguna tahun 2017, daerah itu tertap fokus kepada peningkatan infrastruktur yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Terutama sekali disektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta sarana-sarana penujang kepariwisataan dengan tidak mengabaikan kegiatan-kegiatan yang terbengkalai.
" Tujuanya agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar-benar berkelanjutan, serta sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Pessel sesui dengan visi misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pessel, Yusli Mardan ketika dihubungi mengatakan agar pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan di daerah itu lebih diperketat lagi.
" Karena sudah hampir mamasuki akhir tahun, maka kepada SKPD terkait diminta untuk lebih memperketat pengawasan di lapangan terkait berbagai kegiatan fisik. Ini perlu dilakukan agar semua kegiatan bisa selesai sesuai dengan kontrak dan tenggat waktu. Apa lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang masih dalam masa tahap pelelangan," harapnya.
Dia juga menegaskan agar pejabat terkait jangan bermain dengan pengusaha atau kontraktor yang lalai dalam mengerjakan kegiatan.
" Sebab selain melanggar hukum, juga merugikan rakyat. Kepada masyarakat juga diminta untuk memberikan laporan bila ditemui penyimpangan. Dari itu kepada para kontraktor ditegaskan agar menyediakan plang proyek disetiap kegiatan. Tujuanya agar kegiatan itu bisa diawasi oleh masyarakat," tegasnya. (05)