Dinas DPMDPPKB Hamdi, minta Walinagari inklusif perencanaan pembangunan Nagari
Pesisir Selatan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB ) Pesisir Selatan Hamdi, memintak Walinagari bisa inklusif dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan di setiap Nagari. Kamis (25/5).
Hamdi mengatakan, untuk menyusun program pembangunan di setiap Nagari, Walinagari harus benar - benar bisa memperhatikan aspirasi masyarakat dibawah, sesuai dengan hasil Musrembang.
Dengan memperhatikan prioritas yang ada, diharapkan Dana Nagari cukup besar bisa tepat sasaran. tekuknya.
" Untuk itu Walinagari harus terbuka dan transparan dalam penggunaan Dana Nagari tersebut," tegas Hamdi.
Hamdi menjelaskan dengan pemanduan pengembangan Nagari tersusun serta terencana, maka diharapkan perencanaan dan penganggaran pembangunan Nagari telah disusun bisa berjalam sesuai rencana. Melalui Dinas nya, akan terus melakukan pembinaan serta pendampingan di 182 Nagari.
Selain itu Hamdi juga memintak walinagari bisa memiliki terobosan kreatif, inovatif dalam memanfaatkan potensi lainnya, yang bisa menambah pemasukan bagi Pendapatan Nagari.
" Kita, harapkan Nagari di Pessel bisa menjadi Nagari yang tangguh ," tekuk Kadis DPMDPPKB Pessel itu.
Dari 182 Nagari ada di 15 Kecamatan, pada tahun 2019 ada 67 Nagari telah menerima Dana Desa Tahap Pertama, sedangkan 115 Nagari sejauh ini masih menyelesaikan kegiatan hingga 75%.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB ) mendapatkan jatah Dana Desa Rp. 166, 3 Miliar. (01)
