Pesisir Selatan-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pesisir Selatan menggelar Pelatihan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Sosialisasi Nagari Adat Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2019 pada 20-21 November 2019 di Hotel Hannah Painan.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Ir.Erizon, M.T dan dihadiri Kepala DPMDP2KB, Hamdi dan undangan lainnya.
Sekda pada kesempatan itu meminta pengurus KAN memotivasi masyarakat secara bersama-sama membangun daerah. Apalagi peran KAN sangat menentukan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun serta mengembangkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Sara', Syara' Basandi Kitabullah, ucapnya.
Dikatakan, Pemkab Pessel tetap berkomitmen dalam mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial kemasyarakatan, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat, budaya dan keararifan lokal.
Sedangkan sasaranya terwujudkan penguatan kelembagaan adat, agama dan budaya melalui peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga agama, lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah saat ini memiliki peran dan kepentingan dalam mengembangkan serta melestarikan nilai- nilai budaya dan adat dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimaksudkan untuk melahirkan kepribadian yang baik.
Kemudian upaya mengantisipasi lemahnya pemahaman masyarakat tentang adat dan budaya, perlu adanya kebersamaan untuk melestarikan adat budaya melalui langkah strategis yaitu merevitalisasai nilai adat budaya, meningkatkan peran ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, cadiak pandai, generasi muda, melalui pelatihan peningkatan kapasitas.
Sementara Kepala DPMDP2KB Pessel, Hamdi mengatakan, kegiatan pelatihan tersebut bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nasional dan daerah serta regulasi terkait identitas budaya dan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh nagari masyarakat hukum adat.
Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang hukum baik hukum adat maupun hukum positif kepada peserta pelatihan. Memberikan arahan kepada desa adat untuk merevitalisasi fungsi struktural kelembagaan adat nagari sesuai adat salingka nagari.
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nasional dan kebijakan daerah serta ketentuan lain yang terkait tentang identitas dan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh lembaga adat nagari. Meningkatnya fungsi dan peran lembaga adat nagari sebagai mitra pemerintah nagari.
Berikutnya, meningkatnya fungsi dan peran ninik mamak sebagai mitra pemerintah nagari dalam menunju Pessel maju dan terbentuknya sistem pemerintah terendah di Sumatera Barat.
Disebutkan, kegiatan itu diikuti sebanyak 90 peserta terdiri dari pengurus KAN, aparatur kecamatan dan bundo kanduang se Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan narasumber berasal dari Polres, Kodim 0311, Pengadilan Negeri Painan, pakar dan praktisi adat Minangkabau. (03)