Pesisir Selatan -- Untuk meningkatkan kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (PD) diminta untuk konsisten meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja maupun implementasi reformasi birokrasi.
Hal tersebut dikatakan Bupati Pessel Kamis (11/7) kemarin. Menurutnya perlu dilakukan penyempurnaan pada RPJMD dan Renstra dengan memperbaiki tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, disertai dengan target-target kinerja yang dapat diukur agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
“Program-program dalam RPJMD harus menjadi prioritas utama kita semua, untuk itu saya harap setiap OPD mampu mencapai target,” ujarnya.
Dijelaskan, sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas, sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal sebagai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Ia melanjutkan, evaluasi progres dokumen AKIP ini dilakukan dengan tujuan, mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP), kemudian memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.
“Saya harap, perbaiki sistem perencanaan untuk ke depannya, karena segala bentuk kinerja dan hasil kerja akan selalu dinilai oleh pimpinan serta oleh pemerintah propinsi dan pusat,” jelasnya.
Ia juga meminta kepada jajaran Perangkat Daerah agar melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Pessel, serta mengingatkan kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar selalu membimbing dan memberikan pengarahan kepada anggota/staf di PD masing-masing.
Menambahkan, setiap PD segera memanfaatkan e-SAKIP, atau aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang dapat memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.
Dalam aplikasi ini, bisa memantau perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
“Hal ini (penerapan e-SAKIP) merupakan bentuk kelanjutan dari program Smart City, karena dengan e-SAKIP itu memudahkan monitoring antar instansi,” ujarnya. (07)