PESISIR SELATAN, - Beberapa Perangkat Daerah dari Pemda Pesisir Selatan ikuti Sosialisasi amandemen ke II Program Management Manual (PMM) Proyek Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang dilaksanakan oleh kementrian PUPR.
Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pemahaman stakeholder terkait sebelum kegiatan ini dilaksanakan pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah pada tahun 2020 -2021.
Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari tersebut dibuka langsung Sekjend Kementrian PUPR Prof. DR Ir. Anita firmanti Eko bertempat di Hotel Grand Zuri BSD Kota Tanggerang Banten dan dihadiri Bappenas RI, Kepala Pusat Fasilitasi Inprastruktur Daerah Ir. Hariono Suprapto, Kasubdit Pusat Fasilitasi Inprastruktur Daerah Dedi Gunawan, Staf Ahli mentri PUPR bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Ir. Sudirman MM, selanjutnya dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia sedangkan dari Pemda Pessel diikuti Kapala Bappedalitbang YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si, Kadis PUPR, Kadis Perhubungan Gunawan, Kadis Pariwisata HADI SUSILO, S.S.T.P., M.Si dan kadis DPKAD SUHANDRI, S.E., M.M.
Dalam sambutannya Sekjen menyampaikan bahwa tujuan amandemen ini diselenggarakan agar menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat sasaran.
“PHJD ini merupakan Replikasi dari program pembangunan proyek jalan di NTB yg dilaksanakan melalui pola kerja sama antara Kementrian PUPR dengan Pemerintah Australia, program tersebut dilaksanakan selama lima tahun, dari hasil penilaian terhadap proyek tersebut dianggap sukses Bapak Presiden beserta Mentri PUPR karena sangat bermanfaat mendukung kawasan destinasi wisata Mandalika dan manfaatnya juga sangat terasa pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dikawasan tersebut. Karena itulah Proyek Hibah Jalan Daerah (PHJD) dilaksakan dibeberapa provinsi/Kab/Kota yg masuk KSPN melalui dana DAK dengan mencontoh pola NTB,” Katanya.
Ditambahkannya untuk tahun 2020 ini ada dua distinasi baru yang masuk dalam prioritas PHJD untuk tiga tahun kedepan yakni KSPN Tanah Toraja dan KPPN/KSPN Mandeh.
“Program ini sangat menekankan peran serta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanakan, pengawasan dan monitoring kegiatan dalam wadah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) yang dibentuk oleh SK Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten,” ungkapnya.
Sementara itu Kadis Perhubungan GUNAWAN GANI, S.Sos., M.Si sangat bersyukur sekali atas kesempatan dan peluang ini karena untuk Pulau Sumatera hanya Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapatkan program PHJD tahun 2020 ini dengan jumlah anggaran lebih kurang 28 Milyar (tahun I).
“Tentu program ini akan sangat bermanfaat membuka akses Daerah dengan Kabupaten kota lain yang berada di sekitar kawasan tersebut, Apalagi Pesisir Selatan memiliki destinasi wisata Bahari Mandeh yang sudah mendunia,” katanya.