Pesisir Selatan-Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan bersama pihak terkait mengikuti Verifikasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 secara virtual, Rabu (11/6).
Acara yang bertempat di ruang rapat bupati itu dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, Sekdakab, Mawardi Roska, kepala peringkat daerah, Forkopimda, Forum Anak, Ormas dan stakeholder lainnya.
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak yang melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan.
" Ini merupakan kebanggaan bagi kami, dan tentunya akan menjadi motivasi dalam pengembangan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, " katanya.
Dikatakan, anak merupakan generasi penentu masa depan bangsa, sehingga sangat penting untuk mencegah terjadinya degradasi moral sejak dini pada anak.
Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing. Hak anak adalah prioritas karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak.
Masalah degradasi moral anak merupakan hal yang pelik dan sulit dicegah, kecuali dengan peran aktif kita bersama. Saya yakin sumber daya manusia haruslah handal dalam menghadapi tantangan zaman yang kian berat saat ini.
Anak harus terpenuhi hak-haknya dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi, sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari upaya kita menyiapkan anak-anak untuk masa depan, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.
Tanggung jawab bersama, sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan anak, serta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan mereka. Berbagai regulasi sudah diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Kabupaten Pesisir Selatan juga sudah memiliki berbagai peraturan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak guna terwujudnya Kabupaten Pesisir Selatan Layak Anak.
Antara lain, Program Perencanaan Peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan dan pembentukan UPTD PPA.
Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir, Junaidi mengatakan, usai sambutan Wabup, dilanjutkan paparan oleh sekda.
Lalu diakhir acara Ketua TP PKK, Hj. Lisda Hendrajoni yang hadir zoom dari awal, memberikan statement apresiasi ke Tim KLA, Forkopimda, OPD, Organisasi Lembaga, Forum anak dan pihak lainnya yang berpartisipasi aktif dalam verifikasi penilaian KLA.
Lisda berharap pembinaan, perhatian dan implementasi hak anak semakin baik dan berkelanjutan. Predikat KLA bukanlah utama yang penting implementasi terhadap hak anak seperti hak pendidikan, kesehatan dan partisipasi anak.
"Kami mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan, support, kerjasama dan kolaborasi semua pihak dalam kegiatan Verifikasi Kabupaten Layak Anak 2025.
Alhamdulillah verifikasi dan penilaian KLA by zoom lancar dan sukses, " katanya.
Junaidi juga berharap pembinaan, kepedulian, dan implementasi terhadap hak anak dan perlindungan khusus anak serta partisipasi anak dalam kebijakanp pemerintah daerah makiin baik dan berkelanjutan.