Pesisir Selatan--Pemerintahan nagari diminta supaya memaksimalkan program pemberdayaan dengan memanfaatkan dana desa (DD). Upaya itu bertujuan agar kesejahteraan masyarakat bisa menyentuh hingga kepelosok terpencil sekalipun.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaralat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pessel, Wendi mengatakan Kamis (23/1) bahwa pihaknya memang terus memberikan dorongan kepada pemerintahan nagari supaya mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan terhadap kelembagaan yang ada.
"Kita memang meminta kepada pemerintahan nagari agar mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan. Sebab kegiatan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintahan nagari dengan memanfaatkan dana desa. Untuk memaksimalkan berbagai program yang dirancang, maka pemkab akan melakukan pembinaan pula. Tujuanya bagaimana kesejahtaraan bisa menyentuh hingga kepelosok nagari bahkan kampung terpencil sekalipun," katanya.
Dijelaskanya bahwa selain pelatihan keterampilan kerja, kegiatan pemberdayaan yang juga bisa dilakukan oleh pemerintahan nagari adalah pelatihan terkait Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Termasuk juga pelatihan jurnalistik, ulama, KB, Bamus, perangkat nagari, Bumnag dan lainnya.
"Dari berbagai bentuk pelatihan itu, Pemkab Pessel juga mendorong semua nagari agar memfungsikan BUMNag. Langkah ini bertujuan agar berbagai usaha yang digeluti oleh masyarakat, memiliki mitra usaha sesuai dengan bidang yang dikelola," ungkapnya.
Disebutkan, BUMNag yang aktif itu menggeluti berbagai bidang usaha seperti bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, bahkan juga Bank Mini, yang pada hakikatnya disesuaikan dengan potensi dari masing-masing nagari.
Disisi lain, kehadiran Bumnag juga bisa untuk menstabilkan harga berbagai produksi masyarakat. Berdasarkan hal itu, sehingga pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap BUMNag yang ada supaya tetap bisa eksis.
"Namun terkait unit usaha yang akan digeluti, semuanya tergantung kepada kejelian pengurus dan wali nagari dalam membaca peluang," ungkapnya.
Berdasarkan hal itu, sehingga dia meminta kepada wali nagari agar lebih berperan aktif dalam membaca peluang unit usaha. Termasuk juga melakukan pengawasan dan pembinaan.
"Itu saya katakan, sebab wali nagari juga sebagai Dewan Pengawas BUMNag di nagarinya masing-masing," jelas Wendi lagi. (05)