Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Padang (UNP). Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akurat dan berbasis ilmiah.
Penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung di Kantor Bupati Pesisir Selatan dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Mawardi Roska, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Syahrizal Antoni, Kepala BPBD Yuskardi, serta Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Doni Boy.
Dari pihak UNP hadir Ketua LPPM Prof. Dr. Anton Komaini, serta Kepala Pusat Kajian Bencana UNP Prof. Rusnardi Rahmat Putra, bersama tim teknis sebagai calon penyedia kajian.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Mawardi Roska menekankan pentingnya dokumen kebencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki dampak nyata dalam pembangunan dan keselamatan masyarakat.
“Kita ingin dokumen ini tidak hanya menjadi arsip, tapi dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depan dan sebagai dasar pengurangan risiko bencana secara nyata. Selain itu, dokumen ini juga harus mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana di lingkungan sekitar mereka,” ujar Mawardi melalui keterangannya, Sabtu (24/5/2025).
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi merupakan langkah strategis.
“Kolaborasi seperti ini adalah bentuk keseriusan kita dalam melindungi masyarakat. Perencanaan kebencanaan harus berbasis data dan kajian ilmiah, agar program yang dirancang benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Ketua LPPM UNP Prof. Anton Komaini menyatakan kesiapan institusinya untuk berkontribusi melalui riset dan kajian lapangan.
“Kami akan menghadirkan dokumen yang tidak hanya akademis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” katanya.
Prof. Rusnardi Rahmat Putra menambahkan bahwa tim dari Pusat Kajian Bencana UNP akan didukung dengan peralatan pengukuran ilmiah dan pendekatan partisipatif.
“Kami berkomitmen mendukung Pemda dengan pendekatan teknis yang mendalam dan berbasis data,” tuturnya.
Penyusunan dokumen KRB dan RPB akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan melalui serangkaian tahapan, mulai dari survei lapangan, pemetaan risiko, analisis data, hingga konsultasi publik.
Dengan adanya dokumen ini, diharapkan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki panduan yang kuat dan terstruktur dalam menghadapi berbagai potensi bencana ke depan.