.jpg)
Pesisir Selatan-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) konsisten meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, salah satunya mengembangkan Progam Nagari Mandiri Pangan. Dimana tahun 2020 mendatang, pemkab bakal menambah 3 Nagari Mandiri Pangan yaitu Nagari Taratak Sungai Lundang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang dan Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang. Hal itu dikemukakan Kadis Pangan Pessel, Alfis Basyir, Selasa (27/8).
Sementara jumlah Nagari Mandiri Pangan di Pessel hingga 2019 ini sebanyak 5 nagari yaitu Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Nagari Sungai Tunu Utara, Kecamatan Ranah Pesisir, Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera dan Nagari Inderapura Selatan, Kecamatan Pancung Soal.
Disebutkan, pemkab terus memberikan perhatian terhadap pembangunan Nagari Mandiri Pangan. Pembangunan yang dilaksanakan seperti infrastruktur jalan, irigasi dan peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan gizi dan SDM yang melibatkan lintas sektor.
Dikatakan, melalui program Nagari Mandiri Pangan diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat, sekaligus menciptakan kemandirian, ketahanan pangan dan gizi serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia menyatakan, dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, dan menciptakan ketahanan pangan di Nagari Mandiri Pangan, maka telah dilakukan pula penandatanganan MoU antara Bulog Divre Sumbar dengan kelompok tani terkait pembelian beras premium.
"Melalui kerjasama ini, beras premium petani akan langsung dibeli oleh Bulog. Dengan demikian, petani tidak lagi mengalami kerugian, karena pemasaran hasil panen sudah terjamin dan harga beras petani akan selalu stabil," ungkapnya.
Kemudian pihaknya terus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak untuk mengoptimalisasi potensi pangan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk Nagari Mandiri Pangan.
Dikatakan, pembangunan bidang pangan menjadi skala prioritas dan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi perhatian serius pemerintah bersama stakeholder yang ada. (03)