Pesisir Selatan--Pemerintah daerah kabuaten (Pemdakab) Pesisir Selatan (Pessel), terus melakukan dorongan terhadap peningkatan pengetahuan administrasi aparatur nagari di daerah itu.
Dorongan itu terkait dalam hal pengelolaan keuagan, agar keterbatasan kemampuan administrasi aparatur tidak berdampak terhadap hukum.
Sekretaris daerah kabuaten (Setdakab) Pessel, Erizon mengatakan Selasa (16/7) bahwa selain oleh pemerintahan nagari (Pemnag) sendiri, pembinaan dan pelatihan administrasi keuangan bagi aparatur itu, juga bisa dilakukan oleh perangkat daerah (PD) terkait, serta juga melalui kursus-kursus yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga resmi lainya.
Disampaikanya bahwa pemekaran pemerintahan nagari yang dilakukan daerah itu sejak tahun 2001 lalu, memiliki tujuan agar pelayanan prima dan berkualitas bisa menyentuh masyarakat secara merata.
"Namun yang juga perlu menjadi perhatian, bagai mana aparatur nagari dalam memberikan pelayanan memiliki kemampuan yang ideal. Tujuanya agar selain memberikan kepuasan bagi masyarakat, juga tidak sampai berurusan dengan hukum akibat dari keterbatasan kemampauan dalam hal pengelolaan keuangan nagari," katanya.
Dijelaskanya bahwa saat ini jumlah nagari di Pessel sebanyak 182 nagari. Jumlah itu jauh meningkat dari awal pencanangan kembali ke pemerintahan nagari pada tahun 2001 lalu.
Setelah melalui pemekaran sebanyak tiga kali, sekarang jumlah nagari di Pessel telah menjadi 182 nagari, dari 36 nagari pada tahun 2001 lalu.
"Pemekaran ini juga harus diimbangi dengan Kemampuan bidang administrasi. Tujuanya hanya satu, agar tidak ada lagi wali nagari atau aparaturnya yang berbenturan dengan hukum akibat keterbatasan kemampuan tersebut," ingatnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pessel, Hamdi mengatakan kemaren (11/7) bahwa pihaknya memang terus mendorong pemerintahan nagari di daerah itu agar terus meningkatkan kapasitas aparaturnya, termasuk wali nagari itu sendiri.
"Peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya aparatur tersebut, hendaknya juga dijadikan sebagai prioritas dalam pengalokasiaan anggaran di nagari melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. Tentunya dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten," ujarnya.
Harapan itu disampaikanya, sebab pemerintahan nagari adalah ujung tombak pembangunan di daerah.
"Berdasarkan hal itu, sehingga peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan nagari, dan wali nagari, perlu terus dilakukan, termasuk di daerah ini," timpalnya. (05)