Pesisir Selatan-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berupaya meningkatkan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui kerjasama dengan sejumlah lembaga di daerah ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir selatan, Evafauza Yuliasman Dt Tigo Lareh di Painan, Rabu (11/1) mengatakan, adapun kerjasama dengan lembaga terkait pelayanan admintrasi kependudukan dan pemanfaatkan Kartu Identitas Anak (KIA) itu adalah Bank Nagari Cabang Painan, RSUD Dr.Muhammad Zein Painan, Rumah Sakit BKM Sago, RSKIA Permata Hati, Praktek Bidan Mandiri, Triza Hotel, Hannah Hotel Sayria'ah dan Wahana Renang Banzai.
Dikatakan, kepemilikan dokumen kependudukan dalam bentuk KIA itu merupakan hak anak yang berusia di bawah 17 tahun. Kini, program KIA juga terus dimaksimalkan di setiap kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebab menurutnya, dokumen KIA itu sangat penting seperti untuk pendaftaran sekolah, keimigrasian, pelayanan kesehatan hingga transaksi keuangan yang menyangkut kepentingan anak.
"Kami akan terus melayani dan membahagiakan masyarakat dengan sepenuh hati. Cinta istri Kartu Keluarga buktinya, sayang anak Akta Kelahiran wujudnya dan jaga diri KTP caranya. Dalam hal ini, kami juga memaksimalkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya, program itu juga difokuskan pada warga yang memiliki keterbatasan mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti Lansia. Kemudian pelaksanaan di lapangan bekerjasama dengan register nagari yang merupakan jaringan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan agar memanfaatkan program Inovasi Dinas Dukcapil, karena program ini sangat membantu masyarakat dari sisi waktu, efisiensi biaya dan jarak, karena dalam program inovasi ini dokumen kependudukan tersebut diantar langsung ke rumah masyarakat.
"Saat ini dokumen kependudukan menjadi hal sangat mendasar bagi negara dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Negara butuh data penduduk yang valid dalam melaksanakan perencanaan pembangunan baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Evafauza Yuliasman lagi.