Pesisir Selatan - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Asisten Adiministrasi Umum dan Kepala Bagian Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara virtual (zoom meeting) mengikuti Rapat Koordinasi/Uji Publik Rancangan Kebijakan Menteri PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, di Hotel Truntum Padang, Selasa (16/11).
Adapun rancangan peraturan Menpan RB tersebut, adalah; pertama, Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyerhanaan Birokrasi. Kedua, Rancanagan Perpres tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Rapat Koordinasi/Uji Publik Rancangan Peraturan Menpan-RB secara virtual tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Republik Indonesia Widyantini, SH , MPM dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joynaldi (selaku tuan rumah) dan Kepala Daerah Tingkat I Propinsi se-Sumatera, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sumbar, Kepala Diskominfo Kabupaten/Kota, dengan menghadirkan dua narasumber: pertama, DR. Deny Biswono (Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana) dan Cahyono Tri Wibowo, ST, MTi (Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SBPE Nasional)
Mengutip Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Republik Indonesia Widyantini, SH, MPM Kepala Diskominfo Pesisir Selatan, Junaidi menyebutkan, Rapat Koordinasi/Uji Publik Rancangan Kebijakan Menteri PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana ini adalah bagian dari rapat evaluasi yg dilakukan Kementerian PANRB, diseminasi kebijakan publik baik rancangan Permen maupun Perpres.
Dengan menghasilkan beberapa kesimpukan, diantaranya penyederhanaan birokrasi, struktur organisasi dan transformasi sistem kerja dan orientasinya yakni untuk percepatan pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
Dikatakan, kebijakan tersebut harus didukung oleh Sistim Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) Nasional. Antara lain, seperti proses bisnis terintegrasi, layanan digital terintegrasi dan sistem kerja transformasi digital.
"SPBE harusnya dimulai dgn membangun fondasi digital dan teraedianya Arsitektur SPBE,"ujar Junaidi menirukan.
Dikatakan, saat ini sudah ada dua aplikasi umum yg dikembangkan, yaitu Srikandi dan S4LAPOR. Tujuannya adalah agar sistem layanan administrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien.