Pesisir Selatan – Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menyatakan, proses peralihan penggunaan alat tangkap lampara dasar oleh nelayan membutuhkan waktu dan komitmen dari semua pihak.
Hal ini disampaikannya menanggapi aksi damai yang dilakukan ratusan nelayan Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti ke Kantor Bupati dan DPRD Pesisir Selatan pada Senin (2/6/2025).
Menurutnya, masyarakat sebenarnya telah memahami bahwa penggunaan lampara dasar dilarang sesuai aturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Namun demikian, karena alat tangkap tersebut sudah lama menjadi kebiasaan nelayan setempat, maka pendekatan solutif menjadi pilihan utama.
“Masyarakat sudah memahami bahwa lampara dasar ini secara aturan menteri tidak dibolehkan. Namun, karena ini sudah menjadi alat tangkap utama nelayan, tentu kita tidak bisa sekadar membalikkan telapak tangan. Kita harus mengalihkan kebiasaan ini ke alat tangkap lain atau program yang tidak melanggar aturan,” ujarnya.
Risnaldi menegaskan, Pemkab Pesisir Selatan bersama pemerintah provinsi telah bersepakat untuk menjaga dan memelihara situasi yang tidak merugikan pihak manapun.
Pemkab Pessel, lanjutnya, telah memerintahkan Dinas Perikanan untuk mempersiapkan program pengalihan alat tangkap bagi nelayan.
Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa masyarakat Air Haji siap meninggalkan penggunaan lampara dasar.
“Komitmen masyarakat untuk meninggalkan lampara dasar ini sangat penting. Pemerintah provinsi dan kita di daerah harus bergerak konkret untuk menjawab kesiapan masyarakat tersebut,” katanya.
Risnaldi juga menyebutkan, edukasi kepada nelayan akan terus berjalan, termasuk program-program alternatif seperti perikanan darat dan budidaya lobster, agar ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut.