Pesisir Selatan--Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menginisiasi kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030.
Rapat koordinasi tersebut akan digelar secara daring pada Kamis, 30 Oktober 2025, dari Ruang Video Conference (Vicon) Painan Convention Centre (PCC).
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Evafauza Yuliasman, SE, MSi, Datuak Tigo Lareh, menjelaskan bahwa RPB merupakan instrumen penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan tata kelola kebencanaan di daerah.
"Dokumen ini bukan sekadar laporan administratif, melainkan panduan strategis untuk mengintegrasikan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Pesisir Selatan," ujarnya.
Evafauza menegaskan, penyusunan RPB menuntut partisipasi seluruh perangkat daerah agar setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan aspek risiko bencana. Ia berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat fondasi Pesisir Selatan sebagai daerah yang tangguh menghadapi bencana.
"Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas BPBD," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pesisir Selatan, Yuskardi, menyebut bahwa penyusunan RPB 2025–2030 menjadi langkah penting dalam membangun sistem kebencanaan yang terencana dan berkelanjutan.
"RPB akan menjadi acuan utama bagi seluruh OPD untuk mengintegrasikan program pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan daerah," terang Yuskardi. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan kolaborasi aktif dari semua pihak agar dokumen ini dapat diimplementasikan secara efektif.
Kabupaten Pesisir Selatan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di Sumatera Barat. Letaknya yang membentang di sepanjang pantai barat Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan daerah ini rawan terhadap gempa bumi dan tsunami.
Sementara itu, kontur geografis bergunung dan berlembah meningkatkan risiko banjir bandang, tanah longsor, dan abrasi pantai, terutama di wilayah bagian selatan dan tengah.
Dalam lima tahun terakhir, BPBD mencatat berbagai kejadian bencana hidrometeorologi berulang di sejumlah kecamatan, seperti Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang, dan Batang Kapas. Bencana tersebut menimbulkan kerusakan infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperlihatkan dampak nyata perubahan iklim berupa kekeringan musiman di wilayah utara.
Melalui penyusunan RPB 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen memperkuat tata kelola kebencanaan yang tangguh terhadap perubahan iklim. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat respons bencana, meningkatkan kesiapsiagaan daerah, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih siaga, adaptif, dan berdaya tahan terhadap potensi bencana di masa depan.