Keterbukaan informasi publik kini menjadi salah satu tolok ukur kematangan tata kelola pemerintahan. Di tengah masyarakat yang semakin melek data dan menuntut transparansi, pemerintah daerah dituntut mampu menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Dalam konteks itulah capaian Pesisir Selatan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sumatera Barat 2025 menjadi momentum penting yang mencerminkan perkembangan ekosistem informasi di daerah ini.
Pada malam penganugerahan yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (18/11/2025), Kabupaten Pesisir Selatan meraih Juara 2 kategori kabupaten/kota. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Musfi Yendra. Capaian ini bukan hanya menandai keberhasilan satu tahun penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa Pesisir Selatan mampu menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dari waktu ke waktu. Prestasi ini juga menunjukkan hasil dari proses panjang yang melibatkan kebijakan, kapasitas PPID, serta budaya internal birokrasi yang semakin terbiasa bekerja secara transparan.
Penguatan di tingkat kabupaten tersebut terasa semakin lengkap dengan capaian di level nagari. Pada kategori nagari/desa/kelurahan, Nagari Airhaji Barat meraih Juara 1, disusul Nagari Muara Inderapura sebagai Juara 2. Prestasi berlapis ini menandakan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya hidup di ruang-ruang kantor kabupaten, tetapi telah merembes ke pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Ketika nagari mampu mengelola dokumen publik, menyajikan laporan secara berkala, dan merespons pertanyaan masyarakat dengan cepat, itu artinya ekosistem informasi di Pesisir Selatan sedang bergerak bersama-sama: dari atas, ke tengah, hingga ke akar.
Anugerah KIP sendiri bukan sekadar penilaian formalitas. Proses monitoring dan evaluasinya mencakup indikator penting seperti ketersediaan informasi publik, standar layanan PPID, kecepatan respons terhadap permohonan informasi, hingga inovasi pemanfaatan teknologi. Komitmen pimpinan daerah turut menjadi unsur penilaian untuk memastikan keterbukaan informasi bukan hanya pemasangan banner atau perbaikan website, tetapi benar-benar terintegrasi dalam sistem kerja sehari-hari. Dengan indikator yang rinci seperti ini, capaian Pesisir Selatan memperlihatkan kerja teknis yang telah dilakukan secara sistematis dari berbagai lini pemerintahan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pesisir Selatan memang memperlihatkan transformasi signifikan dalam layanan informasinya. PPID kabupaten rutin memperbarui data dan layanan digital, PPID pembantu di setiap OPD diperkuat melalui standardisasi SOP, dan nagari mulai aktif memanfaatkan website serta media sosial sebagai kanal informasi resmi. Beberapa nagari bahkan mulai mengembangkan konten edukasi publik sederhana, transparansi anggaran, serta informasi kebencanaan agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih cepat dan akurat. Upaya kecil yang dikerjakan secara konsisten inilah yang perlahan membangun sebuah sistem transparansi yang berkelanjutan.
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi, yang hadir dalam malam penganugerahan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan. “Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Keterbukaan informasi merupakan hak publik yang harus terus kita perkuat. Pemerintah daerah, PPID, hingga nagari harus semakin adaptif, transparan, dan cepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi tidak hanya soal kelengkapan dokumen, tetapi tentang membuka ruang dialog yang jelas antara pemerintah dan masyarakat.
Meski demikian, prestasi 2025 ini bukan garis akhir. Tantangannya adalah menjaga ritme dan memperluas kualitas layanan informasi hingga merata ke seluruh wilayah Pesisir Selatan, termasuk nagari-nagari yang jauh dari pusat pemerintahan. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap data yang semakin tinggi, layanan informasi harus terus berkembang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih relevan dengan kebutuhan publik.
Jika ekosistem keterbukaan informasi yang telah terbentuk ini terus dirawat, Pesisir Selatan berpeluang menjadi salah satu daerah rujukan di Sumatera Barat dalam membangun tata kelola informasi yang modern, responsif, dan berorientasi pada hak warga. Prestasi di panggung penghargaan hanyalah penanda yang lebih penting adalah perubahan nyata dalam cara pemerintah dan masyarakat saling bertukar informasi.