Pada era sekarang ini, kemajuan teknologi terus berkembang pesat hingga mendorong Pemerintah beralih ke era digital. Dengan beralihnya ke perkembangan digital, tentunya ada potensi yang menimbulkan ancaman keamanan. Oleh sebab itu, Keutuhan dan kedaulatan NKRI perlu didukung oleh sistem pengamanan informasi negara yang aman. Untuk itu sistem pengamanan perlu ditunjang dengan sistem persandian yang memadai.
Persandian merupakan suatu teknik yang mengamankan informasi yang di rubah menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Persandian ini berproses menggunakan algoritma dan kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi informasi, sehingga pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Persandian ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. persandian menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga keamanan dan privasi data. Tanpa persandian, data kita dapat dengan mudah diakses dan dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
Persandian di pemerintah memiliki hubungan yang erat dalam konteks keamanan informasi, Pemerintah menggunakan persandian untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga keamanan nasional. Berdasarkan hukum utama yang mengatur peran persandian dalam melindungi informasi pemerintah di Indonesia di era digital adalah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan persandian sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Serta Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019: Menjelaskan tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.
Peran persandian dalam melindungi informasi pemerintah di era digital sangat penting, karena Persandian membantu meningkatkan keamanan siber pemerintah dan melindungi dari serangan siber, Persandian dapat membantu mencegah kebocoran data sensitif dan menjaga kerahasiaan informasi pemerintah, Persandian mengenkripsi informasi sensitif sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, Persandian mengamankan komunikasi antara lembaga pemerintah dan dengan pihak lain, dan serta melindungi data pemerintah dari akses tidak sah dan serangan siber. Oleh karena itu, persandian merupakan komponen penting dalam menjaga keamanan informasi pemerintah di era digital.
Di tingkat pusat maupun daerah, Peran Strategis unit persandian memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti, menyusun kebijakan dan pedoman teknis keamanan informasi, mengimplementasikan sistem enkripsi dan sertifikat digital pada aplikasi pemerintahan, melakukan audit keamanan dan pengawasan lalu lintas informasi di lingkungan internal, memberikan pelatihan dan literasi keamanan informasi bagi ASN agar paham tata cara pengelolaan data rahasia dan berkolaborasi dengan lembaga nasional seperti BSSN dalam menangani insiden siber dan kebocoran data.
Perubahan menuju pemerintahan digital (SPBE) membawa kemudahan besar. Namun, digitalisasi juga menghadirkan risiko baru. Salah satu risikonya adalah kejahatan siber yang semakin merajalela, kejahatan siber pada pemerintah memiliki konsekuensi yang serius. Informasi yang dicuri bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan finansial, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Salah satu penyebab utama pembobolan data adalah lemahnya sistem keamanan siber, metode serangan yang semakin canggih dan Peretas selalu mencari celah dan memanfaatkan kelemahan sistem untuk mencuri data. Oleh karena itu, Persandian terus meningkatkan keamanan data yang lebih tinggi agar terhindar dari kejahatan tersebut.
Dengan adanya Kasus pembobolan data pemerintah yang muncul belakangan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk berbenah. Karena, keamanan siber bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Masyarakat pun memiliki peran penting dalam menjaga keamanan datanya. Edukasi mengenai pentingnya kerahasiaan data pribadi harus ditingkatkan, warga perlu memahami cara membuat kata sandi yang kuat, mengenali email atau pesan mencurigakan, serta langkah yang harus diambil jika data pribadi bocor. Penggunaan autentikasi dua faktor dan enkripsi data juga perlu ditingkatkan. Kesadaran ini harus terus didorong melalui edukasi.
Persandian bukan lagi sekadar urusan rahasia negara, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan modern, Di tengah derasnya arus digitalisasi, persandian adalah benteng terakhir yang menjaga kedaulatan informasi bangsa.