Bagaimana Program CBP Bekerja? Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah skema strategis dari pemerintah pusat yang dikelola oleh Perum Bulog, berfungsi untuk mengantisipasi dan merespons kondisi darurat pangan, termasuk bencana alam, lonjakan harga, dan tekanan ekonomi. CBP juga disalurkan secara berkala kepada KPM untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bukanlah sekadar distribusi logistik, melainkan bagian dari sistem nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Badan Pangan Nasional (NFA) menyebut CBP sebagai investasi strategis negara.
“Inilah pentingnya cadangan beras pemerintah, yaitu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Contohnya di akhir tahun, ketika produksi menurun, maka CBP menjaga agar harga beras tetap terkendali,” jelas Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, dalam diskusi publik Tempo Media Group (21/3/2025), dikutip dari laman resmi NFA.
Pada tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk memperkuat stok CBP, jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk program bantuan pangan seperti yang dijalankan di Pesisir Selatan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai menyalurkan 651 ton beras kepada 37.300 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 15 kecamatan. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program Cadangan Beras Pemerintah (CBP), upaya nasional untuk memastikan tidak ada rakyat yang mengalami krisis pangan di tengah gejolak ekonomi.
Peluncuran penyaluran dilakukan pada Senin (28/7/2025) di Aula Kantor Camat Batang Kapas, dan dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, bersama Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Manejer Perum Bulog Padang, serta sejumlah pejabat daerah. Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa program ini bukan hanya tentang pembagian beras, tetapi juga simbol bahwa negara hadir melindungi kebutuhan dasar masyarakat.
“Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Camat dan wali nagari kami minta untuk mengawasi distribusi agar tepat sasaran. Jika masih ada warga yang berhak namun belum terdata, segera diusulkan kembali,” ujarnya.
“Sebanyak 37.300 KPM tersebar di 15 kecamatan akan menerima masing-masing 10 kilogram beras. Total beras yang disalurkan mencapai 651 ton,” jelas Firdaus, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan.
Penyaluran bantuan ini diyakini berdampak ganda. Selain memenuhi kebutuhan pokok, program ini juga mendorong stabilisasi harga beras di pasar, menjaga daya beli masyarakat, dan menjadi bantalan sosial saat daya ekonomi melemah.
Manejer Perum Bulog Padang, M. Fakhri Firdaus, menyampaikan bahwa CBP menjadi bagian dari strategi pemerintah mengelola pasokan dan harga pangan nasional.
“Beras ini disalurkan secara gratis sebagai bentuk subsidi. Kami juga menjalankan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) serta pasar murah melalui koperasi merah putih untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama dalam program bantuan sosial adalah akurasi data penerima manfaat. Oleh karena itu, Pemkab Pesisir Selatan terus mendorong sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan nagari melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Langkah ini sangat penting agar bantuan tidak tumpang tindih, tidak salah sasaran, dan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
“Kecamatan Batang Kapas mendapat alokasi untuk 2.340 KPM, dan semua akan diverifikasi kembali agar tidak ada warga yang layak tetapi terlewat,” tegas Firdaus.
Beras bukan hanya soal perut kenyang. Di balik setiap butirnya, ada rantai pasok, regulasi, kerja sama antarlembaga, dan tentu saja, harapan masyarakat. Itulah sebabnya, masyarakat juga didorong untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan, melaporkan jika ada ketimpangan, serta menjaga semangat gotong royong di lingkungan masing-masing.
Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Mulai dari memilih konsumsi bijak, menjaga lahan pertanian, hingga menghindari pemborosan makanan—semua ini adalah bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, program seperti CBP hadir sebagai penguat jaring pengaman sosial. Bantuan beras yang disalurkan di Pesisir Selatan bukan hanya bentuk kedermawanan negara, tetapi juga wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, harapan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaulat secara pangan bukanlah hal yang mustahil.