Pesisir Selatan--Camat Batang Kapas, Legiandru, bersama Kasi Pemerintahan, Roza Adelina, menghadiri pertemuan terkait persyaratan calon wali nagari dan tahapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Nagari IV Koto Hilie.
Pertemuan yang digelar Selasa, (18/11/2025) itu merupakan bagian dari agenda besar Pilwana serentak yang akan digelar di Kabupaten Pesisir Selatan pada 17 Desember 2025 mendatang.
Saat ditemui usai kegiatan, Camat Legiandru menegaskan pentingnya keterbukaan informasi mengenai persyaratan pencalonan wali nagari agar seluruh masyarakat dapat memahami proses yang berjalan.
"Kami ingin memastikan setiap warga yang memiliki niat maju sebagai calon wali nagari mengetahui syarat-syarat yang diperlukan secara jelas, agar tidak ada keraguan atau informasi yang bias," ujarnya.
Menurutnya, penyampaian persyaratan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari upaya menciptakan Pilwana yang jujur, adil, dan berintegritas.
Ia menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap regulasi Pilwana akan berdampak langsung pada kelancaran proses pemilihan. Karena itu, sosialisasi di tingkat kecamatan menjadi tahap yang sangat penting.
Dalam pertemuan tersebut, panitia kecamatan memaparkan berbagai persyaratan administrasi calon wali nagari, mulai dari batas usia, riwayat pendidikan, rekam jejak sosial, hingga kelengkapan dokumen yang harus diserahkan selama masa pendaftaran. Selain itu, dibahas pula ketentuan mengenai netralitas, pengunduran diri dari jabatan tertentu, serta aturan etika dalam proses pencalonan.
Tidak hanya syarat calon, tahapan-tahapan Pilwana juga dijelaskan secara rinci. Mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, penetapan calon, masa kampanye, hingga pemungutan suara pada 17 Desember 2025 mendatang. Semua tahapan disusun agar berjalan tertib, transparan, dan dapat diawasi oleh masyarakat.
Camat Legiandru menyampaikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat menentukan kesuksesan Pilwana serentak. Ia menekankan bahwa pemilihan wali nagari bukan hanya memilih pemimpin administratif, tetapi juga memilih tokoh yang akan memandu arah pembangunan nagari, terutama di sektor pelayanan publik, ekonomi, sosial, dan adat. Karena itu, masyarakat dihimbau cermat dalam menilai setiap calon.
Ia menambahkan, pemerintah kecamatan akan terus mendampingi panitia nagari dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.
"Kami berkomitmen untuk menjaga agar Pilwana berlangsung aman dan demokratis. Semua pihak harus menghormati aturan dan menjaga kondusivitas demi kepentingan nagari," katanya.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog antara aparat kecamatan dan perangkat nagari untuk mengantisipasi potensi kendala, seperti kurangnya sosialisasi, keterlambatan berkas, atau munculnya perbedaan persepsi terkait aturan pencalonan.
Dengan diskusi terbuka, diharapkan seluruh pihak memahami perannya masing-masing.
Melalui sosialisasi yang dilakukan sejak awal, Pemerintah Kecamatan Batang Kapas berharap Pilwana serentak 2025 dapat menjadi momentum memperkuat demokrasi lokal di Pesisir Selatan. Dengan proses yang bersih, beretika, dan melibatkan masyarakat secara penuh, diharapkan terpilih pemimpin nagari yang mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan daerah.