Oleh: Yoni Syafrizal
Upaya mewujudkan kesejahteraan petani kembali mendapat energi baru ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengambil langkah cepat dan tegas menyelesaikan konflik plasma di Kecamatan Pancung Soal, dan Airpura. Langkah tersebut menjadi wujud nyata bagaimana visi pembangunan 2025–2030 mulai diterjemahkan ke dalam tindakan konkrit.
Pembukaan akses jalan menuju area perusahaan yang sebelumnya ditutup masyarakat selama lebih dari dua pekan, menjadi momentum penting bagi terciptanya stabilitas di tingkat nagari di dua kecamatan itu. Keberanian pemerintah hadir langsung di tengah persoalan menunjukkan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Sebagaimana diketahui, polemik plasma 20 persen telah menjadi isu krusial yang menyangkut hajat hidup petani kebun. Ketidakpastian pemenuhan kewajiban plasma bukan hanya menghambat perekonomian warga, tetapi juga mengganggu keharmonisan antara masyarakat dan perusahaan.
Karena itu, kehadiran kepala daerah (Bupati Hendrajoni) setempat untuk memediasi dialog menjadi langkah strategis. Kehadiran tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan aturan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional terkait kewajiban plasma.
Dialog terbuka yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan daerah menghadirkan sebuah kesepahaman baru. Perusahaan harus tunduk pada regulasi, dan masyarakat pun perlu menjaga keamanan demi kelancaran pembangunan. Komitmen dua pihak ini menjadi fondasi bagi terciptanya nagari yang kuat dan berdaya.
Kesediaan perusahaan untuk memenuhi kewajiban plasmanya memberikan harapan besar bagi petani. Sebab, kebun plasma adalah tonggak penting yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat ekonomi nagari, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan.
Pemerintah daerah juga memastikan bahwa kesepakatan ini tidak berhenti sebagai dokumen semata. Pengawalan intensif terus dilakukan agar seluruh komitmen benar-benar terlaksana. Ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.
Selain itu, seruan agar pihak legislatif membentuk panitia khusus menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan ini dilakukan secara sistemik. Kajian yang komprehensif diharapkan mampu memberikan solusi permanen, bukan sekadar meredakan konflik jangka pendek.
Ketika seluruh elemen pemerintahan bergerak bersama, arah pembangunan daerah menjadi lebih pasti. Langkah ini menggambarkan bagaimana lima program unggulan (Progul) untuk lima tahun mendatang mulai diwujudkan melalui tindakan nyata.
Salah satu Progul yang menjadi sorotan adalah Nagari Sejahtera, karena mencakup komitmen meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama petani. Konflik plasma memberikan pelajaran bahwa kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa keadilan dalam distribusi manfaat.
Di sisi lain, Progul Nagari Kanyang yang menekankan kemandirian ekonomi sangat relevan dengan pengelolaan kebun plasma. Dengan plasma yang jelas dan terawasi, masyarakat dapat mengembangkan usaha, membangun koperasi, dan meningkatkan daya tawar dalam rantai produksi perkebunan.
Momentum penyelesaian konflik ini juga sejalan dengan semangat Nagari Pandai, yakni meningkatkan kapasitas dan literasi masyarakat. Dengan pendampingan dan edukasi regulasi, petani dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih bijak.
Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi. Stabilitas dan keharmonisan sosial yang terbangun lewat dialog turut menguatkan pilar Nagari Sehat dan Nagari Mangaji, sebab masyarakat membutuhkan lingkungan yang damai untuk beraktivitas, belajar, dan beribadah.
Upaya penyelesaian konflik dengan pendekatan persuasif patut diapresiasi. Langkah ini mencerminkan bahwa pembangunan harus dilakukan tanpa memutus akar budaya lokal yang telah lama menjadi perekat kehidupan masyarakat Pesisir Selatan.
Pembukaan akses jalan bukan sekadar memulihkan aktivitas transportasi, tetapi juga memulihkan harapan warga. Jalan yang kembali terbuka seperti simbol masa depan yang lebih cerah bagi petani dan seluruh pelaku ekonomi nagari.
Bagi para petani, kepastian kebun plasma merupakan modal penting untuk meningkatkan produktivitas. Dengan kepastian lahan, mereka bisa merencanakan masa panen, mengelola perawatan tanaman, serta memperhitungkan keuntungan dengan lebih terarah.
Di tingkat nagari, dampak ekonomi dari kepastian plasma akan menjalar ke berbagai sektor lain. Pasar kembali hidup, transportasi bergerak, dan lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi bisa berkembang lebih kuat. Inilah fondasi nagari yang mandiri dan resilient.
Pemerintah daerah meyakini bahwa penyelesaian konflik secara damai akan menjadi contoh bagi wilayah lain. Pendekatan dialog, musyawarah, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat menjadi pola penyelesaian persoalan agraria di masa depan.
Dengan komitmen yang telah disepakati, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan memikul tanggung jawab bersama. Meski tantangan masih ada, langkah awal yang telah diambil merupakan pijakan penting menuju masa depan nagari yang lebih baik.
Pesisir Selatan kini tengah bergerak menuju era baru. Dengan visi lima Progul yang berpihak kepada masyarakat, terutama petani, energi optimisme semakin menguat. Jalan yang kembali terbuka ini bukan hanya akses fisik, tetapi simbol terbukanya peluang menuju nagari yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.