Pesisir Selatan--Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) lakukan posting perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Kegiatan yang digelar Kamis (16/10/2025) di ruang kerja Camat Linggo Sari Baganti itu, dan melibatkan seluruh nagari di kecamatan tersebut.
Kepala DPMDPPKB Pessel, Salman Brutu Alfarizi, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa posting perubahan APBNagari merupakan bagian penting dari proses pengelolaan keuangan nagari yang akuntabel dan partisipatif.
"Kegiatan ini adalah bentuk pendampingan teknis sekaligus pengawasan agar perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan daerah," ujarnya saat dihubungi Jumat (17/10).
Menurut Salman, penyusunan dan penyesuaian ulang APBNagari bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebuah instrumen penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah nagari benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses posting harus dilakukan secara transparan, akurat, dan berdasarkan data lapangan.
Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan setiap nagari memahami tata cara input dan penyesuaian dokumen anggaran ke dalam sistem yang digunakan pemerintah daerah, sehingga seluruh perubahan dapat tercatat dan diverifikasi dengan benar.
"Langkah ini penting untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan desa atau nagari," jelasnya.
Dijelaskannya bahwa kegiatan posting melibatkan operator nagari serta sekretaris nagari se Kecamatan Linggo Sari Baganti.
"Mereka mendapatkan bimbingan teknis langsung dari tim DPMDPPKB, baik terkait aspek regulasi maupun teknis penginputan data ke sistem. Proses ini menjadi ruang edukasi bagi aparatur nagari agar mampu mengelola keuangan secara mandiri dan profesional," ungkapnya.
Ditambahkan lagi bahwa pentingnya kegiatan itu juga terletak pada fungsinya sebagai jembatan antara kebijakan daerah dan kebutuhan lokal. Dengan APBNagari yang telah diperbarui, pemerintah nagari diharapkan dapat melaksanakan program-program prioritas secara lebih tepat sasaran, termasuk di bidang infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan ekonomi lokal.
Salman menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat otonomi desa yang memberi ruang bagi nagari untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, selama tetap mengacu pada peraturan dan kebijakan daerah serta nasional.
"Kita ingin membentuk nagari yang berdaya, tidak hanya secara anggaran tapi juga dalam kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program," ungkapnya.
Selain memastikan kelengkapan data dan sinkronisasi anggaran, kegiatan itu juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan nagari.
"Melalui mekanisme ini, DPMDPPKB dapat memetakan capaian program serta kendala yang dihadapi di lapangan untuk menjadi bahan perbaikan ke depan," katanya lagi.
Lebih jauh, Salman berharap bahwa kegiatan seperti itu dapat terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya ke kecamatan lain.
"Kita ingin semua nagari di Pesisir Selatan memiliki pemahaman dan kapasitas yang merata dalam pengelolaan keuangan. Dengan begitu, pembangunan akan berjalan lebih adil, merata, dan berkualitas," tutupnya.