PESISIR SELATAN, 11/2/2019-Tenaga Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) mesti meningkatkan kemampuan masyarakat nagari dalam mengoptimalisasi sumberdaya nagari yang dibutuhkan sehingga program dan kegiatan mampu dikelola dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. "Disisi lain, kerja pendampingan juga difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat nagari melalui proses belajar sosial yang diarahkan pada kaderisasi masyarakat nagari dalam memperkuat nagarinya sebagai komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri. Demikian dikatakan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Pessel, Hamdi, Senin (11/2).
Terkait hal itu, pihaknya telah melaksanakan Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Pada kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas profesional P3MD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kemudian dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman antara tenaga profesional P3MD dengan TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan.
Kadis PMDP2KB, Hamdi mengapresiasi adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara pendamping profesional P3MD dengan TP. PKK Kabupaten Pesisir Selatan.
“Saya berharap terwujud sinergitas program P3MD dengan Program PKK dalam keserasian pola tindak dalam mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya,” ungkapnya.
Dikatakan, kesejahteraan keluarga yang tidak baik, berdampak kepada sulit terwujudnya pembangunan masyarakat nagari secara keseluruhan. Untuk itu, seluruh kepala perangkat daerah terkait agar segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti dan turut membantu mensukseskan Program-program TP. PKK Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peran dan bidang tugasnya masing-masing.
Sementara Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni menyampaikan, bahwa dalam menjalankan Program PKK perlunya dukungan dan kerjasama dari semua pihak. “Saya juga berharap supaya ibu-ibu TP-PKK diikutsertakan dalam Musrenbang Nagari sehingga usulan-usulan program dan kegiatan PKK Nagari tertampung dalam rencana pembangunan nagari. Kemudian pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan PKK baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat nagari," pintanya. (03)