Empat Wali Nagari di Pesisir Selatan Diproses |
Painan - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sepanjang 2019 telah memproses empat dari 182 wali nagari di daerah setempat karena diduga melanggar aturan. "Satu diantaranya sudah diberhentikan pada pertengahan tahun ini yakni Wali Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, … Senin, 22 Juli 2019 16:24:36 WIB - 1342 View ~ Didi Someldi Putra |
Kurangi Dampak Kerusakan Lingkungan, DLH Pessel Pantau Pulau Pulau Kecil |
Pesisir Selatan--Untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di sekitar pulau, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui Bidang P3KL, terus melakukan inventarisasi. Kegiatan inventarisasi itu lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan usaha yang belum memiliki izin … Senin, 22 Juli 2019 16:10:43 WIB - 569 View ~ Yoni Syafrizal |
Tim Verifikasi Gerakan Sumbar Bersih Pantau Kecamatan Ranahpesisir |
Pesisir Selatan--Tim verifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), lakukan peninjauan terhadap 12 titik pada penilaian Gerakan Sumbar Barsih (GSB). Verifikasi penilaian GSB itu, dilakukan oleh dua anggota dari DLH Provinsi Sumbar, dan satu orang dari perguruan tinggi pada Jumat (19/7) di Kecamatan … Senin, 22 Juli 2019 15:41:51 WIB - 384 View ~ Yoni Syafrizal |
Kasi Perencanaan dan Pengkajian DLH Pessel Ikuti Bintek KLHS |
Pesisir Selatan--Pemerintah daerah kabupaten (Pemdakab) Pesisir Selatan (Pessel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pessel, ikutkan ikutkan kepala seksi (Kasi) Perencanaan dan Pengkajian Dampak Ligkungan, Yuliharce, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebutanan (DLHK) Aceh. Kegiatan yang diikuti oleh 74 … Senin, 22 Juli 2019 15:08:50 WIB - 370 View ~ Yoni Syafrizal |
Sampai 2024, Bupati Pessel Targetkan Honorer Diangkat PNS atau PPPK |
Pesisir Selatan,- Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menargetkan lima tahun ke depan pegawai honorer K 2 di daerah ini akan diangkat PNS dan PPPK. Sebab, menurutnya lima tahun ke depan pemerintah fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). "Aturan sudah ada, semua sumber daya manusia lima tahun ke depan. Tidak ada … Senin, 22 Juli 2019 15:03:31 WIB - 531 View ~ Kiki Julnasri Priatama |